Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya menjadi daerah otonom sejak 2001. Tapi sampai sekarang, Walikota Drs H Budi Budiman masih terus mengontrak rumah. Itu karena Pemerintah Kota Tasikmalaya belum punya rumah dinas walikota. Kasihan? Tak perlu. Pemkot Tasikmalaya tiap bulan membayar uang kontrak rumahnya sebesar Rp 15,4 juta atau Rp 184 juta per tahun. Lebih tak perlu kasihan lagi karena Budi Budiman juga pengusaha. Kenal Mayasari Bakti Group? Group perusahaan angkutan yang bus kotanya berseliweran di Jakarta? Ia bagian dari group ini dengan menjadi direktur Maya Taxi dan Mayasari Plaza.

Budi Budiman sekarang sedang menjalani periode kepemimpinan ke-dua sebagai walikota Tasikmalaya. Ia pertama kali menjabat walikota pada periode 2012-2017 dan sekarang memimpin Kota Tasikmalaya untuk periode 2017-2022. Sebagai alumni Jurusan Matematika FKIP Universitas Tasikmalaya (1988), dulunya dia seorang guru. Profesi guru ditekuninya di SMAN 1 Kota Tasikmalaya sejak 1989 hingga 1995. Sebelum meninggalkan profesi keguruan, ia mulai membeli mobil angkot dan jadi pengusaha angkot, yang masih dimiliki sampai sekarang, sekaligus menjadi pengurus Organda Tasikmalaya. Juga, sejak 1993, ia menjadi direktur PT Cakra Putra Parahiyangan, alias Cakra Motor, yang dikenal sebagai dealer resmi mobil Suzuki di Tasikmalaya dan sekitarnya.

Cakra Motor merupakan salah satu perusahaan di lingkungan Mayasari Bakti Group, yang amat populer lewat PO Mayasari Bakti, perusahaan yang mengoperasikan bus kota di Jakarta. Merek bus lain yang terkenal dari group ini adalah bus antar kota antar provinsi (AKAP) Primajasa (PT Primajasa Perdanraya Utama). Pak Walikota tak ikut mengelola perusahaan bus AKAP ini. Tapi sejak 1999 ia ikut mengelola bus AKAP lain milik group ini: PO Doa Ibu. Sebelumnya, 1996, ia juga menjadi GM PT Mayagraha Perdana Jaya, perusahaan konstruksi yang membangun Pasar Induk Cikurubuk di Kota Tasikmalaya.

Budi Budiman putra H Engkud Mahpud, tokoh yang merintis Mayasari Bakti Group pada 1964? Ternyata bukan. Juga tak ada hubungan darah. Pertaliannya dengan Mayasari Bakti Group berasal dari istrinya, Hj Eti Atiah. Ibu walikota yang jadi putri bos Mayasari Group? Juga bukan. Eti Atiah adalah kakak dari istri Ade Mahpud, putra H Engkud Mahpud yang sekarang menjadi bos Mayasari Bakti Group (PT Mayasari Bakti Utama). Meski tak ada pertalian darah, kelihatannya Budi Budiman 'amat dipercaya' oleh anak-keturunan dan keluarga besar Mayasari Bakti. Terbukti, seperti terbaca di profile resmi-nya di website Pemkot Tasikmalaya, masih ada lagi sederet usaha bernuansa Mayasari Bakti yang dipegangnya. Antara lain sebagai direktur Mayasari Plaza (sejak 2006) dan Maya Taxi (sejak 2007). Pada 2007 pula Budi Budiman terjun ke politik dengan menjadi pengurus PPP.

Hubungan mesra dengan keluarga besar H Engkud Mahpud dan Mayasari Bakti Group sempat goyah menjelang Budi Budiman ikut pilkada 2017, atau mencalonkan diri untuk menjabat periode ke-2. Pada Januari 2016, keluarga besar Mayasari Bakti Group menggelar konferensi pers yang mengumumkan: mencabut dukungan terhadap Budi Budiman pada pilkada 2017. Saat itu yang menjadi jurubicara adalah putra bos Mayasari Bakti Group, Amir Mahpud, yang menjadi direktur utama PT Primajasa Perdanaraya Utama. Pada kesempatan itu pula ia menjelaskan asal-usul hubungan Budi Budiman dengan Mayasari Bakti Group.

Tak cuma dari 'keluarga', hantaman menjelang pilkada 2017 juga datang dari mitra kerjanya, Wakil Walikota Dede Sudrajat. Pada Mei 2016, Dede mengungkapkan bahwa menjelang pilkada 2012 dulu, tepatnya 24 Februari 2012, Budi Budiman, sebagai calon walikota sekaligus Ketua DPC PPP, bersama petinggi parpol lainnya, meneken perjanjian politik yang dibuat dihadapan notaris, yang isinya akan mempersilakan Dede Sudrajat, calon wakil walikota yang mendampinginya, untuk menjadi walikota pada pilkada 2017. Saat itu, Dede Sudrajat --putra bos bus AKAP PO Budiman-- sedang menjabat sebagai wakil walikota periode 2007-2012. Budi dan Dede menang pada pemilu yang berlangsung pada 9 Juli 2012.

Janji politik ini akhirnya tak bisa dipenuhi karena pada Agustus 2016, Budi Budiman mendapatkan dukungan resmi dari para petinggi partai di tingkat atas, Ketua DPP PPP Muhammad Romahurmuziy (kanan) dan Ketua DPW Partai Golkar Dedi Mulyadi (mantan bupati Purwakarta), untuk maju ke Pilkada 2017. Dan akhirnya, pada pemilihan yang berlangung 15 Februari 2017, Budi Budiman dan pasangannya --Muhammad Yusuf-- keluar sebagai pemenang. Ia berhasil mengalahkan Dede Sudrajat dan juga R Dicky Candranegara, alias pelawak dan pesinetron Dicky Candra.

Kini sudah hampir 7 tahun Budi Budiman menjadi walikota Tasikmalaya. Tapi ya itu tadi, yang disebut di awal, dia belum punya rumah dinas. Atau tepatnya, Kota Tasikmalaya belum bisa menyediakan rumah untuk walikotanya. Jadi masalah? Tentu tidak. Pemkot Tasikmalaya sanggup membayar uang kontrakan senilai Rp 184 juta per tahun untuk rumah walikota dan Rp 170 juta per tahun untuk rumah wakil walikota. Kalau pun tak disediakan rumah kontrakan, Walikota Budi Budiman sudah cukup makmur dan punya rumah sendiri. Kisah bisnis yang mencetak uang buat dirinya sudah dipaparkan di atas, dan memang sudah terbukti kalau ia makmur. Pada laporan harga kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ia sampaikan menjelang Pilkada 2017, ia menyebut kekayaannya sebesar Rp 21,9 miliar, naik dari saat menjelang Pilkada 2012 yang Rp 15,1 miliar. Sekedar info, ketika itu Dicky Candra juga melaporkan harta kekayaannya yang nilainya Rp 6,2 miliar.

Ketiadaan rumah dinas walikota juga takkan berlangsung lama lagi. Saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah benar-benar siap membangun rumah dinas walikota. Dimana lokasinya? Amat sangat tidak jauh. Di seberang Kantor Walikota. Pemkot punya 2 petak lahan di seberang jalan, yang terpisah oleh sebuah petak milik masyarakat. Lahan milik masyarakat itu akan dibebaskan agar tanah untuk rumah dinas bisa menyatu. Untuk pembebasan lahan, per Agutus 2018, telah disiagakan dana Rp 2 miliar. Dan pada Agustus tahun lalu pula, lelang pembuatan DED (detail engineering design) rumah dinas sudah digelar dan dimenangi PT Munasa Kreasi Nusantara (Bandung) dengan nilai kontrak Rp 364 juta.