Pemerintah Kabupaten Karo

Selama 8 bulan terakhir, sejak pertengahan 2013, ada satu jenis surat keputusan (SK) yang setiap minggu --atau dua minggu sekali-- selalu diteken Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. SK itu tak lain adalah SK perpanjangan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Sinabung. SK terakhir yang ditekennya adalah memperpanjang masa tanggap darurat dari 8 Februari 2014 menjadi 15 Februari 2014. SK berbaru ini menyambung SK sebelumnya yang memperpanjang tanggap darurat dari 2 Februari 2014 ke 8 Februari 2014.

Tah hanya pak Bupati yang sibuk dengan Gunung Sinabung. Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kabupaten Karo pun sibuk. Soalnya, dan ini patut diacungi jempol, mereka selalu mengupdate informasi situasi dan kondisi bencana Gunung Sinabung: mulai dari informasi situasi gunung, data pengungsi, dan juga data para donatur yang menyumbang. Juga --meski tidak live, tapi berupa foto-- websitenya terhubung langsung dengan 2 kamera CCTV yang memonitor aktivitas Gunung Sinabung.

Dalam menangani bencana Sinabung, Pak Bupati terlihat percaya diri. Terbukti, meski sudah didesak DPRD Kabupaten Karo, Bupati Kena Ukur Karo Jambi Surbakti enggan meningkatkan status bencana Gunung Sinabung menjadi bencana nasional. Keenganan itu dilakukannya dengan menolak hadir setiap kali diundang DPRD untuk membahasanya.

Para wakil rakyat Karo sendiri ngotot kalau Pak Bupati tak becus menangani bencana. Buntutnya, DPRD menggunakan hak angketnya, dan membentuk Panitia Angket untuk memakzulkan sang bupati dari jabatannya. 13 Januari 2014 lalu, Panitia Angket mendaftarkan pemakzulan itu ke Mahkamah Agung.

Selain karena soal bencana, masih ada 5 alasan lain yang ditetapkan DPRD sebagai alasan untuk melengserkan bupati. Yakni: dugaan perselingkuhan bupati dengan seorang istri orang lain; bupati diduga telah melakukan praktik jual beli jabatan; melanggar sumpah jabatan dalam pendirian Yayasan Pendidikan Karo Jambi; pelanggaran etika yang telah dilakukan Bupati Karo atas surat panggilan DPRD Karo; dan sumbangan pihak ketiga ke kas Pemda Karo dari penambang dolomit yang terindikasi korupsi.

1. Barus Jahe
   
2. Berastagi
   
3. Dolat Rayat
   
4. Juhar
   
5. Kabanjahe
   
6. Kuta Buluh
   
7. Lau Baleng
   
8. Mardinding
   
9. Merdeka
   
10. Merek
    
11. Munte
    
12. Naman Teran
    
13. Payung
    
14. Simpang Empat
    
15. Tiga Binanga
    
16. Tiga Nderket
    
17. Tiga Panah