Pemerintah Kabupaten Dairi

'Dilepas di' dan 'dilepas dari' itu beda maknanya. Frase ini biasa digunakan kalau suatu kontingen atau rombongan dilepas bupati. Di Kabupaten Dairi, frase 'dilepas dari' ternyata lebih sering dipakai. Soalnya, kantor bupati tak punya halaman luas. Pak Bupati biasa 'bertengger' di pinggir pagar kantor untuk mengibarkan bendera start. Kalau upacara, di situ pula dia berdiri jadi inspektur, sementara para PNS berjejer di jalan raya depan kantor. Karena itu pekan lalu Wakil Ketua DPRD Benpa Hisar Nababan dengan lantang bilang: ''Relokasi kantor bupati Dairi mendesak!''.

Seperti bisa disimak di semua foto di halaman ini, di pagar kantor bupati, tepat di depan lobi kantor dan di depan tiang bendera, terdapat pintu kecil atau area yang tak berpagar. Di area pintu itu dibuatkan platform atau lantai pijakan kecil yang menyambung dengan tangga turun ke arah luar. Di situ-lah bupati Dairi biasanya berdiri kalau jadi inspektur upacara. Dia menghadap sang saka merah putih di saat pengerekan, dan membelakanginya ketika harus menyampaikan pidato. Dari platform itu pula bupati biasanya mengibarkan bendera untuk melepas rombongan, kontingen, atau barisan apapun. Adapun rombongan yang dilepas berada di bawah dan di luar halaman kantor. Itu semua karena halaman kantor bupati sempit. Jarak lobi kantor dengan pagar tak lebih dari 10 meter.

Sang wakil ketua DPRD Dairi mengaku prihatin melihat aparatur pemerintah yang terpaksa melaksanakan upacara bendera di badan jalan. Juga tak enak dengan masyarakat, karena Jalan Sisingamangaraja di depan kantor bupati adalah ruas transportasi publik. Itu sama saja dengan hak masyarakat diambil hanya untuk apel bendera. ''Sesegera mungkin harus dipindah'' tandas Benpa Hisar Nababan, Rabu pekan lalu, 27 Mei 2015.

Bukan hanya sempit, Kantor Bupati Dairi juga jelek, kata Pak Wakil Ketua DPRD. Bangunan kantor itu usianya sudah lebih dari 60 tahun dan tak pernah direhabilitasi. Bagaiamana kalau drombak dan dibikin bertingkat? Kalau didesain menjadi 3 lantai pun, kata Benpa Hisar Nababan, tetap saja sempit. Kalau pindah dan kantor itu di pusat kota itu disulap jadi mall? Pak Wakil Ketua DPRD setuju dengan hal ini. Juga ia tahu kalau Pemkab Dairi sebenarnya sudah mencari lahan di Kecamatan Sitinjo untuk jadi kantor pemkab terpadu, hanya saja harga tanahnya masih jadi kendala.

Sejak awal kepemimpinannya pada 2009, ketika ia mulai menjalani periode pertama kepemimpinannya (2009-2014), dan hingga kini saat memimpin babak kedua (2014-2019), Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro memang selalu mewacanakan pemndahan kantor ke Panj Sibura-bura di Kecamatan Sitinjo. Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Sidikalang (ibukota Kabupaten) ini dinilai layak karena sudah punyak banyak fasilitas. Di sana sudah ada terminal, cold storage, pasar agribisnis, dan pusat distribusi regional (PDR). Adapun kantor yang ada akan diubah jadi mall.

So, kapan niatan pindah kantor itu bakal benar-benar terlaksana dan tradisi mengibarkan bendera start dari pinggir pagar berakhir? Kita tunggu dan lihat saja kiprah Pak Bupati Dairi ini, yang punya nama panjang: Kanjeng Raden Aryo (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro.