Pemerintah Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik bakal ikut Pilkada Serentak yang digelar 23 September 2020. Totalnya, ada 270 daerah otonom yang bakal menggelar pilkada serentak itu. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, yang kini sudah berusia 60 tahun, bakal mencalonkan diri lagi menjadi bupati? Bisa dipastikan tidak. Beliau sudah menjabat dua periode: 2010-2015 dan 2016-2021. Dia akan pensiun dari dunia politik? Mungkin tidak. Ada tawaran unik untuknya: Menjadi calon wakil bupati, mendampingi Mohammad Qosim, sosok yang sekarang jadi Wakil Bupati Gresik, yang akan maju sebagai calon bupati. Lucu?

Lucu atau tidak peluang tukar posisi itu, yang jelas menjadi wakil bupati bukan hal baru bagi pria bernama komplit Dr Ir H Sambari Halim Radianto ST. Ia pernah jadi wakil bupati Gresik pada periode 2000-2005, mendampingi Bupati Robbach Masum. Seusai jadi wakil bupati, dan vakum satu periode, barulah ia terpilih menjadi bupati pada 2010. Lima tahun kemudian ia terpilih lagi lewat pilkada 9 Desember 2015 dan dilantik menjadi bupati Gresik periode ke-dua pada 17 Februari 2016. Dengan kata lain, masa jabatannya yang sekarang akan berakhir pada 16 Februari 2021, atau beberapa bulan setelah awal Oktober 2020, yang ditetapkan sebagai masa pengumuman final pemenang Pilkada Serentak 2020.

Pasangan Sambari dan Qosim berasal dari partai yang berbeda. Sambari dikenal sebagai tokoh Partai Golkar. Qosim dari Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, saat Pilkada 2015, Golkar enggan mencalonkan Sambari. Buntutnya, Sambari maju pilkada dengan dukungan Partai Demokrat (tanpa keluar dari Golkar) dan --tentu saja-- dukungan dari partai asal sang wakil. Adapun Golkar pada Pilkada 2015 berhasil merajai parlemen dengan menduduki kursi terbanya di DPRD Gresik: 11 kursi dari total 50 kursi.

Soal ''tukar posisi'' untuk menghadapi Pilkada Serentak 2020 terungkap pada Juli 2019. Tentang kemungkinan ini, Wakil Bupati Mohammad Qosim, yang juga ketua DPC PKB Kabupaten Gresik, mengaku tidak menolak. ''Why not?'' katanya. Undang-undang pun tidak melarang hal itu, karena jabatan 2 periode yang berturut-turut diduduki Sambari adalah kursi bupati, dan bukan kursi wakil bupati. Adapun Mohammad Qosim sendiri, 3 hari lalu, 11 November 2019, resmi ditetapkan PKB sebagai salah satu calon yang diusulkan PKB Gresik, bersama 2 calon lain yang berasal dari internal PKB: Wakil Ketua MPR-RI Jazilul Fawaid dan dan Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani. Calon tunggal baru akan ditetapkan DPP PKB pada Januari 2020.

Lepas dari soal pilkada, bagaimana kinerja Bupati Sambari Halim Radianto selama 2 periode memimpin Gresik? Kabarnya sih bagus. Pernyataan Sambari saat menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi II DPR-RI pada Januari 2019 lalu bisa jadi contoh. Kepada para wakil rakyat dari pusat itu, Sambari bilang bahwa pembangunan di Gresik berlangsung bagus. Hal yang dulu tak ada sekarang menjadi ada. Sekarang sudah banyak hotel. Sudah banyak mall. Soal pendapatan, Sambari dengan yakin menyampaikan: ''Dulu saat pertama kali saya menjabat Bupati, PAD Gresik hanya Rp 100 miliar. Sekarang sudah Rp 979 miliar. Pendapatan tertinggi kami dapatkan dari BPHTB.'' Yang dimaksud BPHTB tak lain adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Baguskah PAD tinggi dari BPHTB? Bagus-bagus saja. Meski ada juga catatannya. Saat Kunker Komisi II DPR-RI itu, kebetulan Ketua Ombudsman Jawa Timur Agus Widiyarto ikut menyertai. Ia mengungkap kalau jumlah pengaduan masyarakat dari Gresik terkait pelayanan publik menempati peringkat 5. Yang terbanyak adalah pengaduan tentang pertanahan. Agus Widianto kelihatannya salah sebut. Soalnya, pada 2018 Gresik menjadi ''daerah terlapor'' urutan ke-4, dan bukannya ke-5. Berapa banyak kasus yang dilaporkan? Cuma 15 laporan. Daerah terlapor urutan 1 adalah Kota Surabaya: 205 laporan.