Banten

• Atlas Resources Pasok Batubara PLTU Teluk Naga

  Jumat, 14 September 2012 20:17:00

  3401 klik
  Inaway -- PT Atlas Resources Tbk melalui anak usahanya, PT Hanson Energy, telah menandatangani perjanjian jual beli batubara tingkat rendah dengan PT PLN, untuk memasok PLTU 3 Banten (Teluk Naga, Tangerang). Berdasarkan perjanjian itu, PT Hanson akan memasok 429.000 ton batubara per tahun.

• Walikota Cilegon Diperiksa KPK

  Selasa, 28 Agustus 2012 11:54:03

  1101 klik
  Merdeka -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Cilegon Tb Iman Aryadi. Imam diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan trestle (tiang pancang) dermaga pelabuhan Kubangsari, Cilegon, Banten terhadap mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Aat Syafaat. ''Walikota Cilegon diperiksa sebagai saksi,'' ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, di kantornya, Selasa (28/8).

• KPK Periksa Bos PT McConnell Dowell Indonesia

  Selasa, 12 Juni 2012 15:19:17

  4026 klik
  Aktual -- Dedy Ridwan Direktur PT McConnell Dowell Indonesia diperiksa KPK sebagai saksi tindak pidana korupsi dalam pembangunan dermaga trestle kubangsari Cilegon Selasa, (12/6). Kasus dugaan korupsi ini berawal saat Pemerintah Kota Cilegon menyetujui nota kesepahaman (MoU) dengan PT Krakatau Steel terkait tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon.

• KPK Tahan Mantan Walikota Cilegon

  Jumat, 25 Mei 2012 19:13:04

  1079 klik
  Kompas -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (25/5/2012), menahan mantan Walikota Cilegon, Banten, Aat Syafaat di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Kubangsari, Cilegon. Aat adalah tersangka kasus itu. ''Ditahan di Rutan Cipinang, selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini,'' kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat, Jumat.

• Mantan Walikota Cilegon setor Rp 7,5 miliar ke KPK

  Senin, 2 April 2012 19:12:08

  1048 klik
  Sindonews -- Mantan Wali Kota Cilegon, TB Aat Syafaat memenuhi pembayaran pidana uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 7,5 miliar dan pidana denda senilai Rp 400 juta kepada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aat melakukan pembayaran uang pidana setelah dirinya divonis putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri serang yang memeriksa perkara nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SRG atas nama Aat Syafaat.

• Angkasa Pura II: Ribuan Personel Gabungan Jaga Bandara Cengkareng

  Senin, 26 Maret 2012 19:10:09

  3544 klik
  Detik -- Pada Selasa (27/3) besok bakal ada demo besar terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Bandara Soekarno-Hatta, lebih dari 1.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan. ''Kami sudah berkoordinasi dengan Kodam Jaya dan Polres Bandara. Pagi hari tadi ribuan personel gabungan TNI dan Polri telah melakukan show force. Personel keamanan yang kami miliki juga turut dilibatkan,'' kata Senior General Manager PT Angkasa Pura II cabang Bandara Soekarno-Hatta, Sudaryanto, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (26/3/2012). Seribu orang pasukan gabungan itu terdiri dari Pasukan gabungan tersebut terdiri dari dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) personel TNI AD, empat kompi personel Paskhas AU, tiga SSK Brimob Polda Metro Jaya, satu SSK Sabhara Polda Metro Jaya berikut Polantas dan Pasukan Patroli Sepeda Motor (Patmor).

• Bank Dunia Diminta Bantu Perbaikan Jalan Anyer-Cilegron

  Minggu, 25 Maret 2012 14:35:49

  5062 klik
  Antara -- Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan bahwa pemerintah akan minta Bank Dunia (World Bank) untuk membantu pembiayaan perbaikan jalan Anyer-Cilegon, Banten, yang sudah lama rusak. ''Jalan tersebut vital dan rusak berat sehingga perlu percepatan untuk perbaikan,'' katanya kepada pers di Jakarta, Minggu. Diakuinya, memang ada masalah dalam penyelesaian jalan tersebut karena kontraktor yang telah ditunjuk ternyata mengalami kesulitan, sehingga tidak dapat menyelesaikan kontraknya. ''Dalam pelaksanaan ada kesulitan komersial sehingga ada upaya untuk mengontak Bank Dunia,'' kata Wapres.

• Didesak Pindah Kantor, Bupati Serang Siapkan Tenda PMI

  Rabu, 29 Februari 2012 15:24:35

  4311 klik
  Banten Pos -- Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah meminta penangguhan waktu bagi Pemkab Serang untuk memindahkan kantor pemerintahannya, meski Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang telah mengamanatkan agar Pemkab Serang segera menidahkan pusat pemerintahannya dari tempat yang menjadi aset Pemkot Serang itu. ''Meskipun limit waktunya hanya lima tahun, kita minta penagguhan. Pembangunan Puspemkab (Pusat Pemerintahan Kabupaten) belum dilaksanakan, karena perlu waktu dan biaya. Apa iya harus bayar kontrakan ke Kota Serang? pemkot juga kan asalnya Kabupaten Serang. Jika dewan kota tetap memaksa, kita juga sudah siapkan tenda PMI,'' kelakar Tatu, Selasa (28/2).

• Angkasa Pura II Sumbang 2 Ambulan ke Puskesmas Tangerang

  Jumat, 17 Februari 2012 18:09:30

  4889 klik
  Okezone -- PT Angkasa Pura II, pengelola Bandara Soekarno Hatta, menyerahkan dua unit ambulans bagi dua Puskesmas yang berada di wilayah teritorial bandara. Dua Ambulans yang merupakan program CSR (Corporate Social Responsibility) AP II ini senilai Rp387 Juta. Dua Puskesmas yang menerima bantuan ambulans lengkap dengan fasilitas pendukungnya adalah Puskesmas Neglasari, Kota Tangerang dan Puskesmas Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

• Indomaret Beroperasi Pedagang Pasar Citeureup Resah

  Senin, 12 September 2011 01:49:38

  3851 klik
  Kabar Banten -- Paguyuban Pedagang Pasar Citeureup mengaku resah setelah waralaba Indomaret yang terletak di perempatan Pasar Citeureup sejak sepekan terakhir kembali beroperasi. Menurut para pedagang pengoperasian Indomaret melangggar kesepakatan antara pedagang dengan Pemkab Pandeglang yang dibuat tahun 2010 lalu. Menurut koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Citeureup Suratman, Indomaret yang ada di wilayahnya sejak dibangun 2010 lalu terkesan memaksakan diri untuk beroperasi. Padahal, keberadaannya tidak mendapat persetujuan baik dari pedagang maupun pemerintah daerah.