Pekalongan

• Kabupaten Pekalongan Masuk Daftar Daerah Terkumuh

  Minggu, 17 Juli 2016 07:42:12

  2270 klik
  Suara Merdeka -- Kabupaten Pekalongan masuk daftar daerah terkumuh. Hal demikian disampaikan Bupati Asip Kholbihi, di sela-sela menghadiri halalbihalal dan silaturahmi pengurus PKB Kecamatan Kajen, di Desa Rowolaku, Kajen. ''Program pembangunan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) baru-baru ini merilisi data Kabupaten Pekalongan masuk dalam daftar daerah terkumuh,'' katanya.

• Ini Alasan Bupati Pekalongan Enggan Mundur dari Jabatan

  Rabu, 17 Juni 2015 16:15:12

  2413 klik
  Tribun Jateng -- Isu terkait rencana Bupati Pekalongan Amat Antono yang mundur dari jabatannya untuk mengusung istrinya maju ditepis. Antono, memilih untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai kepala daerah hingga akhir masa jabatan. ''Saya masih mempunyai tugas strategis yang harus diselesaikan. ‎Saya harus bertanggungjawab menyelesaikan hal itu,'' katanya. Beberapa tugas strategis yang harus diselesaikan antara lain pembangunan Jembatan Surobayan, pembangunan tugu nol kilometer, serta peningkatan greenoffice.

• Mantan Ketua DPRD Pekalongan Dipenjara Empat Tahun

  Kamis, 25 Oktober 2007 21:26:09

  2213 klik
  Liputan 6 -- Dulmanan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan yang saat ini menjabat anggota DPRD Jawa Tengah divonis empat tahun penjara. Dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Pekalongan, Kamis (25/10), terdakwa diharuskan membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp 100 juta. Secara perseorangan, Dulmanan diwajibkan pula mengembalikan dana APBD sebesar Rp 258 juta.

• Izin Usaha Dicabut, Karyawan BPR Nusumma Menolak Pindah

  Jumat, 19 September 2003 22:56:00

  2386 klik
  Suara Merdeka -- Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, oleh Bank Indonesia, menyebabkan nasib karyawan tidak jelas. Keputusan pemindahan ke daerah lain ditolak sebagian besar karyawan. Penutupan PT BPR Nusumma, kata dia, diketahui setelah keluar SK BI. Sebab, BPR itu kesulitan permodalan sejak 16 Desember 2002. Lewat Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5/33/KEP.DGS/2003 tertanggal 8 Septemer 2003, izin usaha PT BPR Nusumma Kedungwuni secara resmi dicabut.

• BPR Nusumma Kedungwuni: Nasabah Tuntut Pengembalian Uang Arisan

  Senin, 14 April 2003 19:00:38

  2310 klik
  Suara Merdeka -- Setelah sejumlah nasabah BPR Nusumma Kedungwuni ramai-ramai mengambil dana simpanan mereka pada bank yang dibekukan itu, kini mereka menuntut kembali uang arisan yang disetor tiap bulan. Sejumlah nasabah yang ditemui kemarin menyebutkan, dana tabungan atau deposito masyarakat bisa diganti oleh pemerintah lewat BI. Namun, mereka tak tahu apakah uang arisan juga diganti pemerintah. Padahal, nasabah yang mengikuti arisan cukup banyak, tapi yang sudah mendapat arisan belum ada seperempatnya. ''Kami sudah sekitar 18 bulan ditarik bayar arisan Rp 10.000/bulan, tapi hingga kini belum dapat giliran terima uang arisan,'' kata sejumlah nasabah yang tinggal dekat BPR Nusumma.