Bank BCA KCP Gudang Peluru, Kebon Baru, Jakarta Selatan

Arifin, Kepala Kantor Cabang Pembantu BCA Gudang Peluru, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Maret 2015. Bukan sebagai tersangka, tetapi untuk dimintai keterangan dalam rangka mendalami kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat. Kasus korupsinya antara lain berupa korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 di Jakabaring, Palembang. Sedangkan kasus pencuc‌ian uangnya berupa penggunaan dana korupsi untuk membeli saham PT Garuda Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia senilai Rp 300 miliar. Saat melakukan aksinya, Nazaruddin masih menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2009-2014. Terkait kasus ini, KPK menyita aset Nazaruddin senilai Rp 600 miliar.

Petinggi BCA yang diperiksa KPK terkait kasus Nazaruddin bukan cuma Kepala KCP Gudang Peluru. Sederet Kepala KCP Bank BCA lainnya sudah lebih dulu diperiksa. Antara lain Kepala KCP Cempaka Putih Raya Wari Smiranastiti, Kepala KCP Margonda Andreas Andi Sidharta, Kepala KCP Wisma Asia Linda Carolina, dan Kepala KCP Mangga Besar Fransisca Sudarma. Juga, pada Februari 2015, KPK memanggil Kepala KCU Kuningan Paula Yenni, Kepala KCP Panglima Polim Raya Dian Ekawaty Nafasyiah, dan Lilik Rahaju Kepala KCP Graha Inti Fauzi.‎

Untuk kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet, Nazaruddin sudah dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 10 bulan. Naik banding, pada 23 Januari 2013 Mahkamah Agung malah menjatuhkan hukuman final lebih berat: 7 tahun penjara. Sidang yang melibatkan masukan dari para Kepala KCP BCA adalah sidang lanjutan yang berlangsung sejak akhir 2015. Fokusnya pada kasus korupsi lain dan tindakan pencucian uang berupa, antara lain, pembelian saham Garuda Indonesia. Pada salah satu persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 23 Maret 2016, Jaksa KPK menghadirkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dalam dakwaan kasus lanjutan ini, Jaksa KPK memaparkan bahwa Nazaruddin telah menerima uang senilai Rp 23,3 miliar dari PT Duta Graha Indah, yang diyakini sebagai suap untuk memenangkan tender proyek Wisma Sea Games 2011 dan banyak proyek pembangunan gedung lainnya: Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP21P) Surabaya tahap 3, Rumah Sakit Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo. Juga, Nazaruddin diketahui menerima Rp 17,24 miliar dari PT Nindya Karya untuk memuluskan tender proyek pembangunan Ratting School Aceh dan proyek pembanguan di Universitas Brawijaya, Malang.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, 15 Juni 2016, akhirnya menjatuhkan vonis penjara 6 tahun bagi Nazaruddin. Ia juga dikenai denda Rp 1 miliar. Sedangkan aset Nazaruddin senilai Rp 600 miliar yang disita, kabarnya hanya dikembalikan Rp 50 miliar. Hukuman bagi Nazaruddin bersifat kumulatif. Ia akan menjalani hukuman pertamanya, 7 tahun penjara, lalu dilanjutkan hukuman terbaru yang 6 tahun. Karena sudah menjalani tahanan selama 4 tahun terakhir, ia diperkirakan baru akan keluar dari penjara pada 2025.

Soal apa yang diceritakan para kepala KCP BCA kepada penyidik KPK, tidaklah terlalu diketahui. Juga tak diketahui apakah mereka bersaksi di pengadilan. Sedangkan soal pembelian saham Garuda senilai Rp 300 miliar, dijelaskan langsung oleh mantan Direktur Utama Mandiri Sekuritas Harry Maryanto Supoyo saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor, 27 Januari 2016. Sebagai perantara perdagangan efek yang menangani pembelian saham itu, Mandiri Sekuritas menerima fee Rp 850 juta.