Kantor Kecamatan Purbalingga

Wisnu, warga Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, mau menikah. Pada 11 Februari 2014 lalu, ia pun datang ke kantor Kecamatan Purbalingga, yang bertetanggaan dengan kantor KPP Pratama Purbalingga, untuk membuat surat pengantar nikah. Ternyata, di sana ada peraturan yang mengharuskan warga membayar Rp 5.000,- untuk setiap legalisasi surat yang membutuhkan stempel dan tanda tangan camat. Wisnu pun --meski tahu kalau tahun 2014 dicanangkan bupati sebagai tahun bebas biaya administrasi untuk segala urusan kependudukan-- dengan berat hati harus membayarnya. Namun hal itu lantas jadi berita tentang masih terjadinya pungli di kantor Kecamatan Purbalingga.

Sekretaris Daerah Purbalingga Drs Imam Subijakto mengaku terkejut mengetahui kabar itu. Ia lantas menegaskan kembali soal tahun bebas biaya administrasi. Ia lebih tak senang lagi karena pungutan itu dilakukan tanpa memberikan kwitansi atau tanda bukti penerimaan lain. Kepada koran Radar Banyumas yang memberitaknnya, ia berjanji akan segera mengecek kebenaran kabar itu.