Pemerintah Kota Tarakan

Tarakan sudah lama eksis di jagad pemerintahan Hindia Belanda. Penjajah Belanda masuk ke sana pada 1896 untuk mengeksploitasi minyak yang ditemukan di Pulau Tarakan. Dianggap strategis, pada 1923, mereka pun menempatkan seorang asisten residen di sana, untuk memimpin Tarakan dan sejumlah wilayah lain yang sekarang sebagian besar menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara: Tanjung Selor, Malinau, Apau Kayan, dan Berau.

Setelah Indonesia merdeka, pada 1963, kawedanan Tarakan tadi dihapus dan statusnya diganti menjadi kecamatan, dan menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan. Baru pada 1981 Tarakan naik status menjadi Kota Administratif, dan akhirnya pada 8 Oktober 1997, Presiden Soeharto meneken UU No 29 tahun 2007 yang menetapkan pembentukan daerah otonom baru Kota Tarakan. Dua bulan kemudian, 15 Desember 1997, Mendagri meresmikan kota pulau itu.

Seolah tak mau repot dengan sejarahnya, Kota Tarakan menjadikan hari peresmian ala Mendagri itu sebagai hari jadinya. Walhasil, Desember 2013 lalu, Kota Tarakan baru merayakan hari jadinya yang ke-16. Dan sebelum merayakan hari jadi yang ke-16, pada 12 Desember 2013, Kota Tarakan resmi memiliki walikota baru: Ir. Sofian Raga M.Si. Bersama sang wakil, Khaerudin Arif Hidayat S.E M.Si, Sofian menjadi pemenang Pilwakot yang digelar pada September sebulannya. Mereka akan memimpin Kota Tarakan untuk periode 2014-2019.