PLTU Amurang, Minahasa Selatan

Sewa genset itu biasa. Sewa PLTU? Ini tak biasa. Setidaknya, itu kata Dirut PT PLN (persero) Nur Pamudji, seusai meneken perjanjian sewa PLTU Amurang 2 X 30MW, Maret silam. ''Ini tonggak sejarah. Memang awalnya agak aneh, PLTU kok disewa?,'' bilang Pamudji. Tapi, kok menyewa PLTU Amurang lagi? Bukankah PLTU Amurang memang sudah ada dan dari dulu sudah dibeli listriknya? Aneh? Tidak juga. Soalnya, PLTU yang dimaksud adalah PLTU baru, yang akan dibangun untuk menemani PLTU yang sudah ada, yang hingga kini masih kesulitan mengalirkan listrik. Aneh?

Aneh tapi nyata. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Amurang 2x30 MW memang sudah ada, sudah dibangun sejak 2007 di tepi pantai Desa Moinit, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Hingga September tahun silam, masih terdengar kabar kalau PT Wijaya Karya Tbk (persero) bertekad merampungkan proyek bernilai Rp 715 miliar itu sebelum tutup tahun 2011. Sudah rampungkah? Fisiknya sudah. Hanya saja, listrik dari pembangkit berbahan bakar batubara itu tak kunjung mengalir. Dahlan Iskan pun, saat masih jadi CEO PLN, sampai perlu --setidaknya-- dua kali berkisah tentang nasib PLTU Amurang: Mengejar Bayangan yang Melelahkan dan Inikah Kisah Kasih Tak Sampai?.

Januari 2012, saat telah jadi Menteri BUMN, Dahlan bilang kalau PLTU Amurang sudah beroperasi. Agustus 2012, giliran Nur Pamudji yang mengumumkan hal yang sama. Sayang, seperti di tahun sebelumnya, pembangkit ini kerap mengalami gangguan. Pamudji pun, dalam perbincangan dengan majalah Tempo, mengakui kalau masih ada masalah dengan PLTU Amurang: kondensor pecah saat uji coba. Kalau semua cerita di atas ingin dirangkum, laporan 'Jejak Manado' mungkin bisa menggambarkannya: 5 Tahun PLTU Amurang Alami Nasib Buruk.

Kalau mau dirunut ke belakang lagi, sebutan '5 tahun bernasib buruk' mungkin masih belum pas. Mestinya: 16 tahun. Ini karena kontrak jual beli listrik (power purchase agreement - PPA) PLTU Amurang antara PT PLN dengan pengembangnya, PT Tenaga Listrik Amurang, pertama kali diteken pada 27 Mei 1996, alias sepuluh tahun sebelum Wapres Jusuf Kalla getol mengkampanyekan proyek percepatan listrik 10.000 MW. Tapi apa mau dikata, krismon melanda, proyek berjalan terseok. PPA tadi pun diamandemen pada 1 Februari 2003, namun terseok lagi. Akhirnya, Januari 2007, PPA baru diteken lagi dan proyek pun berjalan. Bersamaan dengan itu, PT Tenaga Listrik Amurang diakuisi Empire Energy Ltd (Malaysia).

Sekarang, PPA lain untuk pembangkit yang lebih baru sudah diteken. Kali ini yang jadi 'rental' PLTU adalah konsorsium 3 perusahaan: PT Mega Power International (MPI), PT Cogindo Daya Bersama, dan PT Bagus Karya. Yang bertukar tanda tangan dengan Dirut PT PLN Nur Pamudji adalah Dirut Utama PT MPI Heni Kusuma Caya dan Komisaris PT MPI Lee Seung Se. Tak banyak info yang bisa didapat tentang sosok PT MPI. Meski begitu, dari nama sang komisaris, bisa ditebak kalau PT MPI ini bernuansa Korea (Selatan).

Pada berbagai iklan lowongan kerjanya, PT MPI menyebut diri 'a member of Space Technology'. Tapi, jangan dikira perusahaan ini bergerak di bisnis 'luar angkasa'. Kalau datang ke website PT Space Technology, PMA Korea ini akan menyambut Anda dengan gambar tabung gas elpiji 3 Kg, plus regulatornya yang bermerek 'BlackSSO'. Tabung gas? Aneh lagi? Lagi-lagi tidak. Selain membuat tabung gas, perusahaan mekanikal elektrikal ini juga memproduksi genset listrik merek BlackSSO, lampu neon, lift barang, conveyor, mesin cetak, dll.

Bagaimana dengan anggota konsorsium lainnya? Keduanya pemain lama di bisnis pembangkit listrik. PT Bagus Karya terlibat, antara lain, pembangunan PLTU Tanjung Pasir di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yang satu lagi, PT Cogindo Daya Bersama, tak lain adalah cucu PT PLN sendiri, anak perusahaan PT Indonesia Power (perusahaan pemasok listrik Jawa-Bali, pengelola pembangkit listrik Tanjung Priok, Suralaya, Saguling, Kamojang, Mrica, Semarang, Perak, Grati dan Bali). Cogindo selama ini sudah me-rental-kan PLTD 10 MW untuk PLTD Poka, Ambon, dan PLTD 44 MW untuk PLTD Batakan, Balikpapan.

Bersama-sama, ketiga perusahaan itu akan membangun pembangkit baru di samping lokasi PLTU yang sudah ada. Proyek ini diyakini Dirut PLN Pamudji bakal lebih cepat rampung, karena ''PLTU sewa ini tidak perlu bersusah payah lagi membebaskan lahan, menyiapkan jeti batubara, dan sebagainya.'' Diharapkan, pada 2014, PLTU baru ini sudah bisa mengalirkan listriknya ke jaringan yang dikelola PT PLN Wilayah Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo). Semoga. Juga, semoga total 4 pembangkit di Amurang bisa beroperasi semua.

Lantas, berapa sih duit yang kelak bakal dikantongi konsorsium itu? Indonesia Finance Today pernah mencoba menghitungnya. Sesuai kesepakatan, PLN akan membeli listrik seharga 5,2437 sen USD per kWh, untuk jangka waktu 9 tahun setelah PLTU beroperasi. Jika diasumsikan PLTU Amurang punya tingkat utilitas 70 persen, dan nilai tukar dolar Rp 9.000, maka selama selama 9 tahun akan ada 'potensi pendapatan' sebesar US$ 173,63 juta atau sekitar Rp 1,56 triliun. Atau US$ 19,29 juta atau sekitar Rp 173,63 miliar per tahun.