Pemerintah Kabupaten Mamasa

Bapak jadi bupati, anak jadi wakil ketua DPRD. Bisakah keduanya kompak? Kalau yang diomongkan adalah Bupati Mamasa Drs H Ramlan Badawi, MH, rasanya sih oke-oke saja. Lagipula, sang anak, Munandar Wijaya SIP MAP, kebetulan bukan jadi anggota DPRD Kabupaten Mamasa, melainkan jadi wakil rakyat di DPRD Sulawesi Barat. Dan kebetulan, keduanya kompak. Sang anak 'sukses' menggolkan alokasi anggaran sebesar Rp 79 miliar untuk perbaikan jalan di kabupaten yang dipimpin bapaknya. Angka ini besar karena APBD Sulawesi Barat sendiri hanya Rp 1,1 triliun.

Semasa kampanye dulu, perbaikan infrastruktur memang jadi tema kampanyenya. Dan sejak terpillih --sebagai anggota DPRD Sulbar yang paling tinggi perolehan suaranya: 19.543 suara-- putra Bupati Mamasa ini memang tak pernah bosan bicara ke media soal targetnya itu. Dan terbukti, dengan didukung 5 angota DPRD lain yang juga dari Mamasa, Munandar Wijaya bisa mewujudkan janji kampanyenya. Plus Rp 4 miliar lagi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Mamasa. Anggaran pariwisata lebih rendah dari target Munandar yang Rp 6 milliar. Tapi, politisi Partai Gerindra ini muungkin tak terlalu kecewa karena toh dia sudah sukses menggolkan yang Rp 79 miliar.

Dana Rp 79 miliar cukup untuk membangun jalan di Mamasa, yang amat sangat terkenal rusak parahnya? Ternyata, total dana finalnya jauh lebih besar lagi: Rp 135 miliar. Dari mana? Ya dari APBN, dari pemerintah pusat. Soal untuk jalan mana saja dana itu akan dipakai, Kabid Bina Marga Dinas PU Sulbar Esri Silo sudah pernah bicara. Katanya, dana yang berasal dari APBD Sulbar 2015, akan dipakai untuk membuat jalan beton sepanjang 30 kilometer. Rinciannya: Rp 20 miliar untuk jalan Polewali-Tabone; Rp 15 miliar lebih untuk jalan Mala'bo-Malotong; Rp 12 miliar untuk jalan Malotong-Pi'sipi; Rp 19 miliar untuk jalan Pi'sipi-Lanti Bussung; dan Rp 12 miliar lagi untuk jalan Bussung-Sumarorong. Sedangkan dana dari APBN 2015, sekitar Rp 60 miliar, akan digunakan untuk perbaikan jalan poros Salubatu-Mamasa-Mala'bo-Mambi. Proyek dikerjakan mulai Februari lalu, selama 6 bulan, dan akan selesai Agustus 2015.

Lantas, kalau jalan mahal itu sudah jadi, kemudian dipergunakan, dan akhirnya butuh perawatan dan perbaikan, dari mana duitnya? Kata Munandar, ia sadar dana Sulbar dan Mamasa takkan cukup untuk membereskan masalah infrastruktur di Mamasa. Karena itu, ia sudah melobi rekan-rekan Gerindra yang ada di DPR-RI, yang kebetulan memang cukup punya kuasa, untuk membantu menggelontorkan dana infrasruktur ke Mamasa.

Untuk hal terakhir ini kelihatannya Munandar Wijaya tak jalan sendirian. Anggoda DPD-RI asal Sulbar pun, Asri Anas, sudah melobi agar jalan poros Polewali-Mamasa (jalan sepanjang 60 kilometer dari ibukota Kabupaten Polewali Mandar ke ibukota Kabupaten Mamasa) diperbaiki. Terbukti, sekarang dana APBN-nya sudah turun. Tinggal satu lagi target yang harus dicapainya: meningkatkan status jalan poros itu jadi 'jalan nasional'. Soalnya, kalau terus berstatus 'jalan provinsi', pemda takkan sanggup membiayai perawatan dan perbaikannya. Kira-kira, bersediakah Jokowi menasionlkan status jalan poros itu? Mestinya sih mau. Soalnya, meski Gerindra bisa mengirim Munandar ke DPRD Sulbar, Jokowi-JK menang mutlak di seluruh 17 kecamatan di Mamasa pada pemilu lalu.

Beres dengan janji kampanyenya yang satu ini, apa lagi yang akan diajukan Munandar pada APBD Sulbar tahun depan? Atau, inginkah dia meramaikan pilkada serentak Desember mendatang? Ingin menggantikan bapaknya? Kelihatannya tidak. Sang bapak, Bupati Ramlan Badawi, punya masa bakti 2013-2018. Kabupten Mamasa tak ikut pilkada serentak. Tapi ini tak jadi masalah. Sekarang ini Munandar Wijaya sedang bersiap-siap untuk menjadi calon bupati di kabupaten yang ikut pilkada serentak: Kabupaten Mamuju.

1. Aralle
   
2. Balla
   
3. Bambang
   
4. Buntu Malangka
   
5. Mamasa
   
6. Mambi
   
7. Mehalaan
   
8. Messawa
   
9. Nosu
   
10. Pana
    
11. Rantebulahan Timur
    
12. Sesena Padang
    
13. Sumarorong
    
14. Tabang
    
15. Tabulahan
    
16. Tanduk Kalua
    
17. Tawalian