Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Lapangan keras di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu memang luas. Juga bisa dan biasa didarati helikopter. Tapi, di saat tahun baruan awal 2015 lalu, lapangan ini dipenuhi ratusan mobil. Rally wisata? Pesta tahun baru? Bukan. Yang diparkir di sana semuanya berpelat merah. Bupati Drs H Achmad M.Si yang memerintahkannya. Ia bahkan menetapkan deadline parkir massal itu: Rabu sore, 31 Desember 2014. Kalau ada mobil yang rusak atau masuk bengkel, harus diderek untuk parkir bersama mobil-mobil pelat merah lainnya.

Para pejabat eselon II, III, dan IV Kabupaten Rokan Hulu, sebagai kelompok yang mendapat perintah itu, kabarnya taat perintah sang bupati. Mereka harus legowo tak bisa jalan-jalan tahun baruan dengan mobil dinas. Saat apel pagi di akhir tahun, mobil-mobil mereka mulai sudah terlihat di lapangan kantor bupati. Meski begitu, hingga Rabu sore dikabarkan masih ada sejumlah kepala SKPD yang diketahui belum membariskan mobilnya di lapangan.

Pengumpulan mobil dinas itu dilakukan untuk mendata aset milik pemerintah Kabupaten. Yang mendata, termasuk melakukan cek fisik, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Selain itu, juga akan dilakukan penataan nomor pelat merahnya, karena banyak kendaraan baru yang nomornya sudah tidak sesuai petunjuk mobil dinas milik pemerintah. ''Setelah dikumpulkan, akan dilakukan cek fisik, serta Nopol akan diganti dan disesuaikan lagi. Kita sudah lakukan koordinasi dengan Dinas perhubungan (Dishub) dan Samsat Rokan Hulu,'' kata John Kenedi, Kabid Aset DPPKA Rokan Hulu.

Senin pekan depannya, 5 Januari 2015, mobil-mobil itu akhirnya secara resmi dikembalikan ke pada para pemakainya. Hebatnya, sebelum menerima kembali mobilnya, para pejabat itu diminta meneken pakta integritas. Tapi, tak semua pemilik awal mendapatkan kembali mobilnya. Soalnya, selama ini sebaran mobil dinas tak merata antar-SKPD. Karenanya, agar tak terjadi diskriminasi, distribusi mobil pun ditata ualng. ''Bagi SKPD tertentu yang kelebihan kendaraan, khususnya bagi pejabat Eselon II dan III, mobilnya akan dikumpulkan kembali. Nanti, akan diberikan ke pejabat Eselon III di SKPD lain yang belum mendapatkan mobil dinas,'' kata Wakil Bupati Rohul Ir H Hafith Syukri MM.

Belakangan, pada apel rutin Rabu pagi, terungkap kalau ada juga mobil-mobil yang tak bakal dikembalikan. Yakni mobil-mobil double cabin. Mobil ini akan menjadi teman setia lapangan parkir kantor bupati, karena selama ini, kata wakil bupati yang jadi inspektur upacara, banyak disalahgunakan oknum pejabat untuk piknik dan liburan ke luar daerah. Di masa selanjutnya, jika ada pegawai atau pejabat SKPD yang membutuhkan, mereka dipersilakan mengajukan permohonan penggunaan kendaraan operasional ke Sekretariat Daerah. Selesai dipakai, mobil harus diparkir lagi halaman Kantor Bupati.

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk lewat UU No. 53 tahun 1999, sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar. Undang-undang ini sekaligus juga membentuk sederet kabupaten dan kota lainnya: Rokan Hilir (pemekaran dari Kabupaten Bengkalis), Pelalawan, Siak, Karimun, Natuna, Singingi, dan Kota Batam. Sebagai kabupaten, Rokan Hulu terbilang kabupaten makmur. APBD 2015 kabupaten yang punya banyak perkebunan sawit ini mencapai Rp 1,576 triliun. Meski PAD-nya hanya Rp 97 miliar, kabupaten ini jadi penerima dana perimbangan sebesar Rp 1,3 triliun.

1. Tambusai
   
2. Tambusai Utara
   
3. Kepenuhan
   
4. Kepenuhan Hulu
   
5. Kunto Darussalam
   
6. Bonai Darussalam
   
7. Tandun
   
8. Rokan IV Koto
   
9. Rambah
   
10. Rambah Hilir
    
11. Rambah Samo
    
12. Bangun Purba
    
13. Kabun
    
14. Pagaran Tapah Darussalam
    
15. Pendalian V Koto
    
16. Ujung Batu