Bengkulu

• Diusir Gubernur Bengkulu, Kepala Bandara Fatmawati Pasrah

  Selasa, 3 Maret 2015 11:36:10

  2471 klik
  Sindonews -- Kepala Bandara Fatmawati Bengkulu Indar Mustopo menepis pernyataan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamysah yang mengatakan dirinya tidak mendukung pembangunan Bengkulu, terkait pembangunan Bandara Fatmawati. ''Sebenarnya beliau (Gubernur Bengkulu) sudah merekomendasikan masalah masterplan itu. Tapi, kayaknya beliau tidak baca. Ini ada kesalahpahaman saja,'' kata Indar, saat ditemui wartawan, Selasa (3/2/2015). Menanggapi pengusiran Gubernur Bengkulu, Indar menjelaskan jika dirinya bekerja sesuai dengan masterplan. Bahkan, jika Gubernur Bengkulu ingin mengusirnya dari Bengkulu tidak masalah. ''Kalau beliau (Gubernur Bengkulu) mau mengusir, bilang saja sama Pak Jonan (Menteri Perhubungan),'' pungkasnya.

• Gubernur Bengkulu Usir Kepala Bandara di Hadapan Anggota DPR

  Sabtu, 28 Februari 2015 20:15:01

  1811 klik
  Okezone -- Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah naik pitam saat ekspos pengembangan Bandara Fatmawati di depan Anggota Komisi V DPR RI, Jumat (27/02/2015). Kemarahan Junaidi dipicu penjelasan Kepala Bandara Fatmawati Bengkulu, Indar Mustopo, yang menyebut Bandara Fatwati tak mungkin dikembangkan lagi. Hal ini membuat Junaidi marah dan menilai semua pejabat di lingkungan Bandara Fatmawati tidak mendukung kemajuan Bengkulu. ''Jika memang demikian, sebaiknya kalian angkat kaki dari Bengkulu,'' kata Junaidi dengan nada tinggi.

• Bupati Relakan Batu Akik Buat Pondasi Kantor Bank

  Jumat, 27 Februari 2015 19:10:15

  2398 klik
  Rakyat Bengkulu -- Bupati Kepahiang Dr. Drs. H. Bando Amin C Kader, MM melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. Kantor ini dibangun di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kamis (26/2). Saat meletakkan batu pertama pondasi gedung di jalan lintas Kepahiang–Curup di Kelurahan Dusun Kepahiang itu, bupati merelakan batu akiknya ikut dijadikan pondasi gedung. Batu akik tersebut diletakkannya bersama batu kali untuk pondasi.

• Kesbangpol Tolak Gafatar Dirikan DPC di Kepahiang

  Senin, 23 Februari 2015 20:45:43

  2629 klik
  Media Kepahiang -- Pemkab Kepahiang melalui Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kepahiang menolak organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) untuk membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kabupaten Kepahiang. Gafatar dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Menurut Kepala Kantor Kesbangpol Kepahiang, Zen Pinani, M.Si, ada 23 syarat berdirinya ormas dan harus ada kesesuaian visi dan misi. ''Gafatar itu ormas sosial budaya, tapi ada misi mereka menelaah Pancasila. Padahal, Pancasila adalah harga mati NKRI. Jika ada niat mengubah Pancasila, artinya ada kecenderungan pada makar. Selain itu ada beberapa hal lain yang tidak sesuai dengan latar belakang ormas ini,'' terang Zen Pinani.

• Ini Alasan Bupati Lebong Kembali Tanamkan Modal ke BPD

  Selasa, 17 Februari 2015 17:40:02

  2583 klik
  Kupas Bengkulu -- Peresmian Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu Cabang Muara Aman dan Kantor Kas Daerah, Selasa (17/02/2015) oleh Bupati Lebong, Rosjonsyah turut dihadiri Direktur Utama BPD Bengkulu, Wimran Ismaun dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu, Fauzi Nugroho beserta unsur FKPD Kabupaten Lebong. Namun, ada yang mengejutkan dalam kata sambutan disampaikan langsung oleh Dirut BPD Bengkulu, Wimran Ismaun. Dalam sambutannya, Wimran mengatakan, bahwa Pemkab Lebong turun ke nomor urut 3 pemegang saham BPD Bengkulu, setelah disalip oleh Pemkab Kepahiang. Padahal, Juni 2014 lalu saham Pemkab Lebong masih dinomor urut 2 dengan saham sebesar 30 persen lebih.

• Tahun 2014, PAD di Kepahiang Over Target

  Rabu, 4 Februari 2015 19:51:06

  2548 klik
  Kupas Bengkulu -- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepahiang di Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp 29,3 Miliar. Dibanding pada target PAD sebelumnya Rp 28,5 Miliar, maka target PAD untuk TA ini meningkat sebesar 29 persen. Kepala DPPKAD Kepahiang Periyandi, melalui Kabid Pendapatan Eka Purwanto, S.IP menjelaskan, rincian target PAD untuk TA 2015 itu terdiri dari pajak daerah Rp 3,4 M, retribusi Rp 2,3 M, dan hasil pengelolaan kekeyaan daerah yg dipisahkan Rp 3,8 M. Target baru ini diyakini Eka akan kembali terealisasikan bahkan over target. ''Dilihat dari pencapaian pada tahun kemarin, maka target di tahun ini akan tercapai kembali,'' kata Eka.

• Maju Pilgub, Bupati Kepahiang Kembalikan Berkas ke PPP

  Rabu, 4 Februari 2015 19:13:58

  2470 klik
  Kupas Bengkulu -- Bupati Kepahiang Bando Amin mengembalikan formulir pendaftaran kandidat calon Gubernur Bengkulu ke kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bengkulu. Bando Amin merupakan kandidat pertama yang melakukan pengembalian formulir pendaftaran. Selebihnya ada Ridwan Mukti dan Junaidi Hamsyah, namun mereka belum memberikan konfirmasi kapan akan mengembalikan berkas.

• Nunggak Retribusi Kios, Lurah Dipanggil

  Rabu, 4 Februari 2015 18:02:16

  2424 klik
  Explore Bengkulu -- Salah satu pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari sektor retribusi, diantaranya adalah retribusi pasar atau pekan mingguan. Namun di salah satu kelurahan di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, iuran wajib tersebut tertunggak hingga 6 (enam) bulan. Hal ini di jelaskan oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Kepahiang Ir. Nusa Chandra Deta, M. Si melalui Kepala Bidang Perdagangan Arian Tomi SE, di ruang kerjanya. Ketika di tanyakan berapa jumlah retribusi yang wajib di setorkan, dan telah berapa lama hal ini terjadi. Arian Tomi menjelaskan bahwa untuk setoran perbulannya sebesar Rp 150.000, dan selama enam bulan ini Lurah tersebut belum melakukan kewajibannya.

• Ada 'Upeti' Pengesahan APBD 2015, Ini Jawaban Ketua DPRD Lebong

  Kamis, 15 Januari 2015 18:08:03

  2431 klik
  Kupas Bengkulu -- Beredarnya informasi yang berkembang adanya 'biaya' atau'upeti' pengesahan RAPBD 2015 menjadi APBD 2015, sebesar Rp 1,5 miliar untuk Badan Anggaran (Banggar) dan anggota DPRD Lebong, ditanggapi serius Ketua DPRD, Teguh Raharjo EP yang juga ketua Banggar. Dirinya mengaku kaget dan tidak tahu jika informasi yang beredar seperti itu adanya. ''Masa ada ketok palu (pengesahan) dengan deal-dealan. Pengesahan APBD itukan melalui proses yang panjang antara TAPBD bersama Banggar. Jadi saya kaget kalau ada informasi yang berkembang seperti itu,'' kata Teguh. ''Jangankan mengembalikan bingkisan seperti informasi yang beredar, menerimanya pun saya tidak pernah. Seandaninya nanti akan terjadi penyelidikan oleh pihak yang berwenang, saya akan mempersilahkan mereka untuk melakukan itu,'' demikian Teguh.

• Pengesahan APBD Lebong 2015, Dibandrol Rp 1,5 Miliar?

  Rabu, 14 Januari 2015 19:01:36

  2386 klik
  Kupas Bengkulu -- Kabar tidak sedap menyelimuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong. Pasalnya, dalam pengesahan RAPBD menjadi APBD 2015, beredar informasi yang mengatakan adanya biaya gratifikasi untuk pengesahan tersebut. Tak tanggung-tanggung, biaya yang diduga dibagikan kepada Badan Anggaran (Banggar) dan Anggota DPRD Lebong periode 2014-2019 mencapai Rp 1,5 miliar. Hal tersebut mencuat ke publik ketika salah satu anggota DPRD mengembalikan bingkisan kepada TAPD Lebong, pada saat rapat bersama antara Banggar dan TAPD Lebong mengenai hasil verifikasi Gubernur Bengkulu terhadap APBD. Belum diketahui secara pasti apa isi bingkisan yang kabarnya dikembalikan oleh anggota DPRD tersebut kepada TAPD Lebong. Saat dikonfirmasi, Ketua TAPD yang merupakan Setda Lebong Mirwan Effendi yang saat itu tengah menuju ruang rapat Bupati untuk mengikuti rapat evaluasi HUT Lebong terkesan mengelak dan enggan dikonfirmasi terkait dengan kabar biaya gratifikasi tersebut. ''Saya tidak tahu soal hal itu,'' singkat Mirwan.