Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Aceh Utara terbilang kabupaten warisan zaman Belanda. Tak lama setelah 'kompeni' menduduki Aceh, pada 1934 wilayah Aceh dipilah menjadi 4 afdeling (kabupaten), dan salah satunya adalah Afdeling Noord Kust Van Aceh. Afdeling ini dipimpin Asisten Residen. Di Afdeling Aceh Utara kemudian dipecah menjadi tiga Onder Afdeling: Bireun, Lhoksemauwe, dan Lhoksukon. Onder Afdeling atau kawedanan ini dipimpin wedana. Pasca Indonesia merdeka, Aceh masuk provinsi Sumatera Utara. Aceh baru menjadi provinsi otonomo lewat UU 24 tahun 1956, dan Aceh utara termasuk salah satu kabupatennya.

Hingga sekarang, bupati Aceh Utara masih berkantor di Kota Lhoksemauwe. Kota Lhoksemauwe ini sudah jadi daerah otonom dengan pemerintah kota tesendiri sejak 2001. Biasanya, jika ibukota kabupaten sudah jadi daerah otonom, ibukota kabupaten pun pindah. Presiden pun sudah mengeluarkan PP No. 18 tahun 2003 tentang pemindahan ibukota Aceh Utara ke Lhoksukon. Kabarnya, baru pada tahun 2012 ini pak bupati dan rombongannya akan pindah ke sana, ke kecamatan yang terkenal dengan ladang gas Arun, yang gasnya dikirim ke Kilang LNG Arun di Lhoksemauwe.

1. Sawang
   
2. Muara Batu
   
3. Dewantara
   
4. Nisam
   
5. Nisam Antara
   
6. Banda Baro
   
7. Kuta Makmur
   
8. Simpang Kramat
   
9. Samudra
   
10. Syamtalira Bayu
    
11. Meurah Mulia
    
12. Geureudong Pase
    
13. Syamtalira Aron
    
14. Nibong
    
15. Tanah Pasir
    
16. Lapang
    
17. Matang Kuli
    
18. Paya Bakong
    
19. Tanah Luas
    
20. Pirak Timu
    
21. Lhoksukon
    
22. Cot Girek
    
23. Baktia
    
24. Baktia Barat
    
25. Seunuddon
    
26. Tanah Jambo Aye
    
27. Langkahan