Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulungagung pada 3 Januari 2019. Sayangnya, tokoh PDIP tingkat nasional ini tak bisa bertemu dengan Syahri Mulyo, tokoh PDIP tingkat Tulungagung, yang terkenal sebagai 'bupati dengan masa jabatan tersingkat'. Syahri Mulyo tak lain adalah Bupati Tulungagung yang dilantik pada 29 September 2018. Baru menikmati jabatannya selama kurang lebih 3 menit, ia langsung di-non-aktif-kan karena berstatus tersangka korupsi. Jabatan super singkat? Tidak juga. Pelantikan itu adalah pelantikannya sebagai bupati periode ke-2.

Sekarang Syahri Mulyo sudah dijatuhi hukuman. Pada 14 Febuari 2019, Pengadilan Tipikor Surabaya menetapkan vonis penjara 10 tahun, plus denda Rp 700 juta. Meski begitu, ia masih berstatus bupati non-aktif, karena kasus hukumnya diberkas bersama tersangka lain, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, yang ternyata memilih untuk naik banding. Walhasil, status kebupatiannya belum bisa dicabut karena perkara hukumnya belum inkracht atau belum final, alias menunggu selesainya banding Sutrisno.

Syahri Mulyo, dan pasangannya Maryoto Wibowo, pertama kali dilantik menjadi bupati dan wakil bupati pada 30 April 2013. Keduanya dilantik Gubernur Jatim Soekarwo di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, kompleks bangunan yang ada di seberang alun-alun Tulungagung, yang dikenal sebagai rumah dinas Bupati Tulungagung, serta sebagai pusat kegiatan seremonial pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemenangannya pada Pilkada 2013 terbilang unik. Saat itu ia dikenal sebagai tokoh PDIP dan anggota DPRD. Ketika ikut pilkada, partainya tak mendukung. Ia pun lantas mencalonkan diri dengan menggalang koalisi partai kecil: PKNU (5 kursi) Partai Patriot (2), dan PDP (1). Akibat langkahnya ini, ia dipecat dari PDIP. Tapi saat pemilu, ia berhasil menyabet suara 48 persen, mengalahkan 3 pasangan lain yang jadi lawan.

Ketika maju ke Pilkada 27 Juni 2018, Syahri Mulyo 'sudah berbaikan' dengan PDIP. Ia mencalonkan diri sebagai bupati periode ke-2 dengan dukungan penuh PDIP, plus Partai Nasdem. Tapi menjelang pilkada, tepatnya 8 Juni 2017, KPK mengumumkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, bersama pemimpin kota tetangganya --Walikota Blitar M Samanhudi Anwar-- sebagai tersangka korupsi. Keduanya diyakini menerima suap dari Susilo Prabowo, kontraktor yang sering menang tender di kedua daerah otonom itu. Syahri Mulyo disebut menerima Rp 2,5 miliar, sementara M Samanhui Anwar menerima Rp 1,5 miliar. Kedua pejabat ini menyerahkan diri ke KPK selang sehari kemudian, dan langsung masuk tahanan.

Status sebagai tersangka, dan sebagai tahanan, tak membuat Syahri Mulyo kehilangan hak atas pencalonan dirinya sebagai bupati. Dan hebatnya, seperti juga banyak terjadi di daerah lain, tokoh yang berada dalam tahanan ini bisa menang pilkada. Pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Wibowo meraih 59,8 persen suara. Satu pasangan lawannya meraih 40,2 persen suara. Dan akhirnya, pada 25 September 2018, pukul 13.54 WIB, keduanya kembali dilantik oleh Gubernur Soekarwo untuk menjalani masa jabatan yang kedua. Usai pelantikan, sekitar 3 menit kemudian, Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan surat keputusan lain kepada Gubenur Jawa Timur Soekarwo, yang lantas diteruskan lagi ke Maryoto Wibowo. Surat itu berisi penugasan Maryoto Wibowo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung. Sedangkan Bupati Syahri Mulyo melanjutkan statusnya sebagai bupati non-aktif.

Walhasil, saat Januari lalu Jokowi meresmikan 3 rusunawa di Tulungagung, ia hanya bisa ditemani Plt Bupati Tulungagung Maryoto Wibowo. Selain Gubernur Soekarwo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga ikut mendampingi presiden. Pak menteri juga tak bisa ditemani '2 orang mitra kerja level kabupaten'. Penyebabnya, pertama, Sutrisno, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), saat itu sedang jadi terdakwa bersama Syahri Mulyo. Penyebab kedua, Kepala Dinas PUPR yang lain --yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman--- meninggal dunia.