Kantor Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

One Hour and One Day Service. Ini program layanan publik kilat yang diluncurkan Pemerintah Kota Depok pada 1 Maret 2016. Dan Kecamatan Cimanggis boleh berbangga karena mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pencanangan program itu, yang peresmiannya dilakukan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, bersama Camat Cimanggis Henry Mahawan. Kok bukan diresmikan Pak Walikota? Mungkin sibuk. Atau mungkin sekedar berbagi tugas. Terbukti, Walikota Mohammad Idris, dua pekan kemudian, 14 Maret, menjadi orang yang mencanangkan pelaksanaan program serupa di Kecamatan Cipayung.

Program yang berwujud layanan kilat (beres dalam waktu maksimal 1 jam di hari yang sama) untuk pengurusan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran itu memang programnya Mohammad Idris dan Pradi Supriatna, pasangan yang baru pada Januari 2016 dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota. One Hour and One Day Service pun merupakan program '100 hari pertama' yang dicanangkan keduanya, dan berhasil dilaksanakan. Dan bagi petinggi Depok itu, program administrasi kependudukan itu adalah bagian dari program 'Sahabat Depok' alias menjadikan pemerintah kota sebagai sahabat masyarakat Depok.

Kalau Camat Cimanggis Henry Mahawan punya program apa? Banyak tentunya. Pada ramadhan lalu, bersama seluruh Pak Lurah di wilayahnya, ia menggelar Magling alias Magrib Keliling, berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya, beberapa kali dalam sepekan. Selain berbuka puasa, kesempatan itu juga menjadi sarana menyalurkan dana Rp 2 juta dan paket Al-Quran bagi masjid-masjid yang didatangi. Proyek bagi-bagi Al-Quran ini senafas dengan prestasi Kecamatan Cimanggis yang pada November 2015 menjadi juara MTQ ke-16 Kota Depok.

Perjalanan Kecamatan Cimanggis tentu tidaklah selalu semanis uraian di atas. Camat Cimanggis beberapa periode sebelumnya, Agus Gunanto, pada Februari 2014 dijatuhi vonis penjara 2 tahun 6 bulan karena terlibat penjualan lahan seluas 40.120 meter persegi, yang dilaporkan PT Wijaya Karya Tbk. Saat menjabat pada 2009 pun, ia pernah mengajukan kasasi hingga ke Mahkamah Agung, dan ditolak, terkait pelepasan hak atas tanah seluas 9.000 meter persegi kepada pengembang perumahan Raflesia Hills.