Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Pasca keluarnya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, banyak kabupaten yang harus pindah ibukota karena kota yang selama ini jadi ibukotanya berubah jadi daerah otonom. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas termasuk di antaranya. Sejak 2006, berbagai SKPD Musi Rawas mulai meninggalkan Kota Lubuk Linggau yang sudah jadi kota otonom, pindah ke komplek perkantoran pemerintahan yang baru di kawasan Agropolitan Center, Kecamatan Muara Beliti. Uniknya, sampai sekarang, justru bupati Musi Rawas sendiri yang belum pindah. Ia sedang sibuk untuk pindah jadi Gubernur Bengkulu.

Tentu tidak jadi masalah kalau Bupati Musi Rawas Dr Ridwan Mukti, MH sekarang juga sibuk mondar-mandir ke provinsi tetangga Bengkulu. Masa jabatan peraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sriwijaya ini sebagai bupati memang akan berakhir tahun 2015 ini. Dan ia memang tidak mungkin ikut pilkada lagi karena sudah dua periode menjabat sebagai bupati Musi Rawas. Meski begitu, saat tahun lalu meninjau proyek pembangunan kantor bupati Musi Rawas, ia berjanji akan menyelesaikannya agar bisa ditemmpati oleh bupati Musi Rawas yang baru. Gedung kantor di atas lahan 5 hekar itu ditaksir menyedot anggaran Rp 60 miliar.

Kepindahan pusat pemerintahan Musi Rawas merupakan amanat PP No 46 tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Sejak 2006, satu demi satu SKPD mulai dibangunkan kantor dan pindah ke sana. Adapun yang sejak awal dijadwalkan akan menjadi pihak terakhir yang pindah adalah Bupati dan DPRD.

Karena itulah baru pada 2012 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Musi Rawas menggelar lelang Pembangunan Kantor Bupati Tahap I senilai Rp 7,78 miliar. Pada 2013 kembali digelar lelang pembanngunan Tahap II senilai Rp 9,76 miliar. Angka miliar yang sama muncul pada 2014 untuk lelang pembangunan Tahap III. Dan akhirnya, tahun ini muncul lelang Tahap IV senilai Rp 7,7 miliar. Batas akhir pengerjaaan proyek kantor bupati ini adalah 15 Desember 2015.

Walhasil, Bupati Ridwan Mukti memang tidak akan menikmati gedung kantor bupati yang baru. Dan sembari menuntaskan pekerjaan di tahun terakhir masa jabatannya yang ke-dua, ia pun bersiap maju ke pilkada serentak di Bengkulu, menjadi calon Gubernur Bengkulu 2015-2020. Pencalonannya ini sempat ditentang karena dianggap bukan tokoh asli Bengkulu. Tapi soal ini sudah beres karena meski lahir di Lubuk Linggau pada 21 Mei 1963, orang tua dan nenek moyangnya berasal dari Rejang Lebong, salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sejauh ini, 3 partai sudah secara resmi mendukungnya: Hanura, PKB, dan PKP. Sementara DPD PDI Perjuangan Bengkulu sudah menetapkan Ridwan Mukti sebahai salah satu dari dua calon yang dimintakan persetujuannya ke DPP PDI Perjuangan.

1. Muara Beliti
   
2. Muara Kelingi
   
3. BTS Ulu
   
4. Muara Lakitan
   
5. STL Ulu Terawas
   
6. Jayaloka
   
7. Purwodadi
   
8. Suka Karya
   
9. Tuah Negeri
   
10. Megang Sakti
    
11. Tiang Pumpung Kepungut
    
12. Tugumulyo
    
13. Sumber Harta
    
14. Selangit