Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Muarojambi Dilanjutkan

Liputan 6 -- Tak ada yang bisa merintangi keinginan Bupati Muarojambi Ahmad Ripin. Buktinya, baru-baru ini, ia tetap melanjutkan pembangunan Kompleks Perkantoran Bupati dan DPRD, meski dilarang kalangan legislatif lantaran tak melewati tender dan dianggap sarat korupsi, kolusi, nepotisme. Sebaliknya, Ahmad malah menuding larangan itu hanyalah manuver politik sejumlah anggota Dewan.

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin pun mendukung. Ia menilai pembangunan kompleks itu penting bagi Kabupaten Muarojambi. Sebab, daerah itu baru dimekarkan dari Kabupaten Batanghari. Karena itu, Zulkifli berpendapat pembangunan kompleks perkantoran diareal 105 hektare tersebut tak pantas dipermasalahkan.