Nestapa Kota Baru Lampung
Rabu, 2 Juli 2014 05:56:26
6361 klik
Lampung Post -- Rencana memindahkan pusat pemerintahan Provinsi Lampung ke kota baru di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, menempuh jalan berliku. Program unggulan yang digulirkan mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. itu dihentikan Gubernur M. Ridho Ficardo.
Pembangunan kota baru dimulai sejak empat tahun lalu, tepatnya 27 Juni 2010. Proyek ratusan miliar rupiah itu menggunakan lahan eks PTPN 7 di Way Huwi. Dari sisi regulasi, pembangunan kota baru diatur dalam Peraturan Daerah No. 2/2013 tentang Pembangunan Kota Baru.
Megaproyek kota baru masih memerlukan biaya ratusan miliar rupiah secara berkelanjutan. Pertimbangan itulah yang mendasari Gubernur Ridho memilih menyetop proyek raksasa tersebut. Sulit mengakomodasi seluruh rencana awal, sementara saat ini Pemprov harus menanggung utang hampir Rp605 miliar.
Dengan tumpukan utang tersebut, akan sulit bagi Pemprov meneruskan pembangunan kota baru. Namun, perlu dikaji kembali, proyek kota baru yang sudah berjalan empat tahun tentu telah menelan biaya besar.
Bukan dana sedikit untuk membangun di lahan seluas 1.669 hektare itu. Pengerjaan kompleks pusat pemerintahan di lahan seluas 350 hektare, misalnya, menelan biaya Rp18,9 miliar. Belum lagi anggaran pembangunan gerbang tahap pertama yang membutuhkan dana Rp1,5 miliar.
Pemprov juga membangun empat gedung utama, yakni kantor gubernur dengan biaya Rp72 miliar, gedung DPRD (Rp46 miliar), balai adat (Rp1,5 miliar), dan masjid agung (Rp20 miliar).
Pembangunan kota baru dimulai sejak empat tahun lalu, tepatnya 27 Juni 2010. Proyek ratusan miliar rupiah itu menggunakan lahan eks PTPN 7 di Way Huwi. Dari sisi regulasi, pembangunan kota baru diatur dalam Peraturan Daerah No. 2/2013 tentang Pembangunan Kota Baru.
Megaproyek kota baru masih memerlukan biaya ratusan miliar rupiah secara berkelanjutan. Pertimbangan itulah yang mendasari Gubernur Ridho memilih menyetop proyek raksasa tersebut. Sulit mengakomodasi seluruh rencana awal, sementara saat ini Pemprov harus menanggung utang hampir Rp605 miliar.
Dengan tumpukan utang tersebut, akan sulit bagi Pemprov meneruskan pembangunan kota baru. Namun, perlu dikaji kembali, proyek kota baru yang sudah berjalan empat tahun tentu telah menelan biaya besar.
Bukan dana sedikit untuk membangun di lahan seluas 1.669 hektare itu. Pengerjaan kompleks pusat pemerintahan di lahan seluas 350 hektare, misalnya, menelan biaya Rp18,9 miliar. Belum lagi anggaran pembangunan gerbang tahap pertama yang membutuhkan dana Rp1,5 miliar.
Pemprov juga membangun empat gedung utama, yakni kantor gubernur dengan biaya Rp72 miliar, gedung DPRD (Rp46 miliar), balai adat (Rp1,5 miliar), dan masjid agung (Rp20 miliar).
Berita Lampung
- Korban Tewas Tsunami Selat Sunda Capai 429 Jiwa
- Tsunami Selat Sunda: 281 Tewas, 1.016 Luka-luka
- 231 Korban Tsunami Dirawat di RS Bob Bazar Kalianda
- Pemkab Lamteng Lepas Bupati Pairin
- Ketua MPR dan Jaksa Agung Saksikan Adik Mereka Dilantik Jadi Kepala Daerah
- Pj Walikota Metro Buka Seminar Menyusun Riwayat Kota Metro
- Walikota Pairin Buka Pasar Rakyat Bersubsidi
- Adik Walikota Metro Jadi Sekretaris DPRD
- Korupsi Proyek Rp 3,5 M, Adik Wali Kota Metro Dihukum 20 Bulan Penjara
- Wakil Walikota Metro Lakukan Sidak ke Hotel
Places di Lampung
Pemerintah Kota Metro
Rabu, 16 Agustus 2017 21:35:22
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumat, 30 Mei 2014 14:50:04
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jumat, 30 Mei 2014 10:24:12
Hotel di Lampung
Familie 2 Hotel, Kota Metro
Rabu, 16 Agustus 2017 23:10:08
Grand Elty Krakatoa Hotel, Kabupaten Lampung Selatan
Rabu, 16 Agustus 2017 03:39:15
Sheraton Lampung Hotel, Kota Bandar Lampung
Selasa, 15 Agustus 2017 21:36:04
Kirim kargo ke Ambon?
Percayakan saja kepada Sewukuto. Cepat, Aman, Terjangkau.
Jadwal Kapal Laut
Jadwal kapal laut lintas nusantara