Berita Terbaru

• Pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah Serap APBD Rp 110 Miliar

  Minggu, 12 Oktober 2014 15:38:50

  2503
  Kabar NTB -- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan biaya pembangunan kantor bupati baru akan menghabiskan anggaran hingga Rp110 miliar. Anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan kantor DPRD. Saat ini bangunan kantor DPRD masih berada dalam satu komplek dengan kantor Bupati Lombok Tengah.

• 2015, APBD Kaltara Ditarget Rp2,5 T

  Sabtu, 11 Oktober 2014 20:50:54

  1354
  Koran Kaltim -- Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie patut berbangga, meski Kaltara merupakan provinsi termuda di Indonesia, namun pada APBD Kaltara 2015 diprediksi akan mencapai Rp2,5 triliun lebih. Hal itu diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN. ''Selain DAU, sumber APBD Kaltara yang lain diperoleh dari DAK, dimana Pemprov Kaltara akan mendapat Rp60 miliar lebih dari beberapa sumber, diantaranya DAK irigasi, DAK kesehatan dan lainnya. Totalnya lebih dari Rp2,5 triliun belum termasuk dana Dekon,'' kata Irianto.

• Gedung Baru Kantor Bupati Lombok Tengah Dibangun 2015

  Jumat, 10 Oktober 2014 15:20:33

  2474
  Lombok FM -- Pembangunan kantor bupati Lombok Tengah yang baru akan segera dimulai tahun 2015. Sekarang ini tengah dilakukan penelitian terhadap kondisi tanah serta pengukuran kedalaman tiang pancar kantor bupati. Hal tersebut diungkapkan kabag umum pemkab Lombok Tengah, H.L. Supardan, kepada sejumlah wartawan diruangannya.

• Kantor Baru Bupati Pasaman Diresmikan Gubernur Sumbar

  Jumat, 10 Oktober 2014 10:24:02

  3013
  Padang Time -- Peresmian Kantor baru Bupati Pasaman dan tiga kantor satuan kerja perangkat daerah diiringi dengan pemotongan kerbau dan makan bajamba. Kantor yang dibangun sejak 2012 lalu itu sudah menelan anggaran sebesar Rp33,413 miliar. Kini, keberadaan kantor bupati di pusat ibukota kabupaten di Lubuk Sikaping dan empat SKPD itu menjadi salah satu ikon daerah itu. Gedung tiga tingkat itu diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno usai Paripurna HUT Kabupaten Pasaman yang ke-69.

• Mobil Pengawal Presiden SBY Terlibat Kecelakaan Beruntun

  Kamis, 9 Oktober 2014 21:50:11

  11293
  Suara Banyuurip -- Iring-iringan mobil pengawal Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan kembali ke Jakarta terlibat kecelakaan beruntun di Jalur Pantura, tepatnya di Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (9/10/2014). Kecelakaan beruntun itu berawal saat lima mobil dari Denma Mabes TNI, yang usai melakukan pengawalan presiden dari Surabaya berjalan beriringan menuju ke Jakarta. Mobil ini menempuh jalur darat setelah mengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menghadiri Ulang Tahun TNI di Surabaya.

• Mendagri Resmikan Tiga DOB di Sulawesi Tenggara

  Kamis, 9 Oktober 2014 19:29:21

  1918
  Republika -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meresmikan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) di Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus melantik ketiga penjabat bupati DOB tersebut.

• Bentuk Beasiswa Prestasi, PT. Inalum Serahkan Dana CSR Kepada 325 Siswa

  Kamis, 9 Oktober 2014 19:25:31

  3069
  Suara Sumut -- Bertempat di Balai Budaya Pemkab Dairi Jl. Sisingamangaraja Sidikalang, pihak PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bentuk bea siswa kepada 325 siswa SD, SMP dan SMA dari Kecamatan Sumbul dan Parbuluan, Selasa (7/10) melalui Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro didampingi Kadis Pendidikan Dairi, Dra Rosema Silalahi. Penyerahan tersebut dilaksanakan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Inalum Carry EF Mumbunan dan Deputi General Manager Departemen Umum dan CSR W Djoko Laksono senilai Rp. 237.500.000,-.

• Di Lombok Timur, PNS yang Ingin Berpoligami Bayar Rp 1 Juta

  Kamis, 9 Oktober 2014 18:57:42

  2791
  Kompas -- Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang ingin berpoligami wajib membayar kontribusi sebesar Rp 1 juta ke kas daerah, sepanjang telah memenuhi syarat yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam aturan tersebut, PNS yang mengajukan izin melakukan perkawinan kedua (poligami) dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 1 juta. Dana itu nantinya akan masuk ke kas daerah.

• Bupati Dibui Kasus Suap, Wabup Dilantik Jadi Bupati Madina Definitif

  Kamis, 9 Oktober 2014 17:04:48

  2812
  Detik -- Dahlan Hasan Nasution dilantik sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina) sisa masa jabatan 2011-2016. Jabatan baru itu diembannya karena pejabat bupati yang lama dipidana dalam kasus suap. Pelantikan Dahlan berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Madina, di Panyabungan, Kamis (9/10/2014). Gubernur Sumatera Utara (Sumut) memimpin langsung pelantikan tersebut. Mantan Bupati Muhammad Hidayat Batubara divonis penjara selama 5 tahun 6 bulan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (22/1). Dia dinyatakan bersalah menerima suap Rp 1 miliar dari pengusaha konstruksi Surung Panjaitan untuk pengerjaan proyek.

• Digagas, Pembangunan Pasar Durian Karangsalam

  Kamis, 9 Oktober 2014 09:58:50

  3507
  Suara Merdeka -- Banyaknya hasil perkebunan durian di Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen, Banyumas mengundang perhatian pemerintah setempat untuk membangun pasar durian. Camat Kemranjen, M Sunartono mengatakan, gagasan tersebut muncul dari pemerintah desa yang diajukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Gagasan tersebut kemudian difasilitasi pihak kecamatan untuk diprogramkan Pemkab Banyumas.