Berita Terbaru

• Sampah Menumpuk di Kantor Bupati Dompu

  Jumat, 9 Januari 2015 22:38:04

  1543
  Tambora News -- Kondisi kebersihan di lingkungan kerja kompleks Kantor Bupati Dompu belakangan ini kerap menjadi sorotan sejumlah pihak. Mulai dari kebersihan toilet, ruang kerja maupun lingkungan kantor Pemkab Dompu. Pemandangan yang sangat mencolok yakni menyangkut keberadaan tumpukan sampah yang tampak dibuang sengaja, tepatnya di depan gedung Sama Ngawa kompleks kantor bupati. Kabag Humas Setda Dompu, Abdul Syahid SH yang dimintai tanggapannya mengaku akan segera berkoordinasi dengan Satker teknis terkait, agar persoalan sampah yang menumpuk di kantor bupati segera tertangani. ''Secepatnya akan diupayakan penangan,'' pungkasnya.

• Walikota Gunungsitoli Serahkan Eks Kantor Camat Gunungsitoli Utara Kepada Polres Nias

  Jumat, 9 Januari 2015 18:15:39

  3142
  Suara Sumut -- Walikota Gunungsitoli Drs.Martinus Lase, M.Sp menyerahkan secara simbolis bekas kantor Camat Gunungsitoli Utara kepada Kapolres Nias AKBP.Yofie Girianto Putro, S.Ik. Selain menyerahkan bekas kantor Camat, Walikota juga menyerahkan 10 unit sepeda motor merk Honda kepada Kapolres Nias. Bekas kantor Camat Gunungsitoli Utara, menurut Kapolres, akan digunakan sebagai Pos Sub Sektor Gunungsitoli Utara, yang berada di bawah Polsek Tuhemberua.

• Smelter Nikel Bintang Delapan Beroperasi April

  Jumat, 9 Januari 2015 11:19:49

  2998
  Kontan -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin akan ada satu perusahaan yang mengoperasikan smelter. Dia adalah PT Bintang Depalan yang akan mengoperasikan pabrik pemurnian nikel pada April tahun 2015 ini. Edi Prasodjo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM mengatakan, saat ini, pembangunan smelter Bintang Delapan sudah lebih dari 80%. Harapan pemerintah, perusahaan ini segera bisa beroperasi. Dengan begitu, akan ada tambahan satu smelter.

• Kontraktor Lingga Disarankan Gugat Pemkab Lingga

  Jumat, 9 Januari 2015 08:54:54

  2782
  Radar Kepri -- Terkait belum di bayarnya jasa para kontraktor Lingga dalam melaksanakan pembangunan melalui APBD kabupaten Lingga Tahun Anggaran (TA) 2014, yang nilainya sampai saat ini sekitar Rp 70 Milyar. Kontraktor Lingga di minta tegas dan berani mengambil langkah hukum. Akibat dari tidak di bayarnya jasa kontruksi tersebut, jelas menimbulkan kerugian baik secara materil maupun in materil, sehingga dampak dari kerugian tersebut dapat di ajukan dalam gugatan di pengadilan. Sebagaimana yang di sampaikan sumber media ini, Kamis (08/01).

• Rute Makassar-Selayar Wings Air Stop Sementara

  Jumat, 9 Januari 2015 02:28:49

  4185
  Tribun News -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara penerbangan Wings Air rute Makassar-Selayar dan Makasar-Baubau (Sulawesi Tenggara) per Kamis (8/1). Awalnya, maskapai penerbangan yang merupakan anak perusahaan Lion Group ini melayani rute dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ke Selayar tiga kali sepekan yakni Senin, Selasa, Rabu, dengan nomor penerbangan 1316. Sedangkan, rute Makassar-Baubau setiap hari dengan nomor penerbangan 1306 dan 1308. Kedua rute ini masing-masing dilayani menggunakan pesawat ATR 72-500 berkapasitas 72 kursi (semua ekonomi).

• APBD Lanny Jaya Tahun 2015, Tembus 1,2 Triliun

  Kamis, 8 Januari 2015 21:05:41

  2696
  Suluh Papua -- Bila tahun 2014 lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lanny Jaya hanya berada di angka Rp 800 Miliar, di tahun 2015 ini mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai Rp. 1,2 Triliun. Penyerahan DPA Kabupaten Lanny Jaya dilakukan di Hotel Mas Budi Wamena Selasa (6/1/2015) yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom kepada perwakilan SKPD Kabupaten Lanny Jaya.

• PN Pekanbaru Vonis 4 Tahun Bendahara Bumdes Siak

  Kamis, 8 Januari 2015 19:28:28

  3004
  Antara Riau -- Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Rusmaini, Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Lalang Bertuah, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak karena terbukti melakukan korupsi dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. ''Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana UED-SP pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp219.423.700,'' kata Hakim Ketua JPL Tobing. Selain divonis hukuman empat tahun penjara, Rusmaini juga dikenakan denda sebesar Rp200 juta atau subsider dua bulan, dan juga diharuskan membayar kerugian negara sebesar Rp219 juta atau subsider selama 1 tahun 4 bulan penjara.

• Sejaro Sakti Diresmikan Gubernur.Sumsel

  Kamis, 8 Januari 2015 17:21:54

  2638
  Pemprov Sumsel -- Kompleks perkantoran yang digadangkan ‘termegah’ di Indonesia, Kamis (8/12) diresmikan Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin. Kompleks perkantoran terpadu ini diberikan nama ‘Sejaro Sakti’ dibangun diatas tanah seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Senai Kecamatan Indralaya, dibangun dan dirancang dengan matang, mulai dari perencanaan, rincian biaya dan pelaksanaanya serta pengawasanya. Didalam 'sejaro sakti' terdiri dari Seketariat Pemerintah Kabupaten, Rumah Dinas Bupati, Rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD, tentunya Kantor SKPD, Rumah sakit Umum termasuk mesjid Raya. Gubernur H. Alex Noerdin dalam sambutanya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Ogan Ilir ke II, Kompleks Perkantoran yang dimiliki Ogan Ilir merupakan salah satu yang terbaik, ujarnya.

• Teluk Bintuni Simpan Gas Alam Berlimpah

  Kamis, 8 Januari 2015 13:24:19

  3078
  Sindonews -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan, Teluk Bintuni di wilayah Papua Barat memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah, salah satunya gas alam. Ketua Pokja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia (KTI) Kadin Ikhwanudin Mawardi mengatakan, potensi alam yang besar tersebut belum dikelola baik oleh pemerintah.

• Sudah 6 Bulan DPRD dan Bupati Sukamara Belum Gajian

  Rabu, 7 Januari 2015 19:15:56

  2614
  Borneo News -- SUDAH enam bulan ini, anggota DPRD, bupati dan wakil bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, belum dapat gaji. Ini imbas dari lambannya pembahasan anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) 2015. ''Ya, tak dapat gaji. Karena belum disahkan APBD Sukamara, anggaran gaji tak ada,'' kata Taufik, anggota DPRD Sukamara kepada Borneonews, Selasa (6/1). Bupati Ahmad Dirman dan wakilnya, Windu Subagio juga belum menikmati haknya tiap bulan itu. Mereka belum bisa memastikan, kapan gaji mereka dibayar.