Sikka

• DPRD Sikka Usul Kosongkan Pulau Palue

  Jumat, 22 Maret 2013 13:41:22

  6254 klik
  Antara -- Fraksi Gabungan Nasionalis DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mengusulkan pemerintah segera mengambil langkah mengosongkan Pulau Palue dengan merelokasi seluruh penduduk dari pulau itu. Langkah ini perlu segera diambil guna mengakhiri penderitaan warga akibat aktivitas Gunung Rokatenda yang tidak menentu selama lebih dari satu tahun terakhir, kata Ketua Fraksi Gabungan Nasionalis DPRD Sikka Siflan Anggi, Jumat, terkait masalah pengungsi Rokatenda. ''Selama satu tahun terakhir ini, warga menderita karena hidup tidak tenang. Sudah berapa kali mereka mengungsi ke kota. Pada letusan terakhir awal Februari 2013, warga mengungsi lagi dan sampai saat ini belum bersedia kembali,'' katanya.

• Dua Pengungsi Letusan Gunung Rokatenda Tewas Kelaparan

  Jumat, 22 Maret 2013 10:42:56

  6285 klik
  Koran Tempo -- Dua warga Desa Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan tewas karena kelaparan di tempat pengungsian pascaletusan Gunung Rokatenda. Warga mengungsi di rumah warga yang kosong. Akibatnya, mereka tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, kata Koordinator Justice and Peace Integrity of Creation (JPIC) Sikka, Pater Marsel Vande Raring, kemarin. Gunung Rokatenda di Palue, Kabupaten Sikka, meletus dua kali pada Sabtu, 2 Februari lalu, sekitar pukul 11.45 Wita. Letusan itu disertai dengan abu vulkanik yang menghujani permukiman warga. Ribuan warga pun mengungsi ke Kabupaten Ende dan Sikka. Hingga saat ini, gunung dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut itu masih berstatus siaga lantaran pada 11 Maret lalu meletus lagi.

• Pengungsi Sakit Digotong ke DPRD Sikka

  Rabu, 20 Maret 2013 17:03:30

  6280 klik
  Kupang Pos -- Sekitar 50 orang pengungsi korban gunung api Rokatenda Palue, pada Selasa (19/3/2013), mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sikka. Kedatangan pengungsi ini dengan menggotong seorang nenek yang tengah sakit. Para pengungsi ke DPRD tersebut untuk mengadu ke wakil rakyat. Karena sekitar belasan orang pengungsi Palue yang dimobilisasi dari Mukusaki, Kabupaten Ende untuk melakukan pencoblosan Pilkada Gubernur NTT dan Bupati Sikka di Aula Transito Maumere, namun diterlantarkan.

• Wabup Sikka : Tidak Mungkin Pulau Palue Dikosongkan

  Selasa, 26 Februari 2013 14:48:44

  6499 klik
  Antara -- Wakil Bupati Sikka Damianus Wera menegaskan, pemerintah tidak mungkin mengambil langkah untuk mengosongkan Pulau Palue dengan alasan membebaskan masyarakat dari debu vulkanik yang masih terus berguguran dari puncak Gunung Rokatenda (875 mdpl). '''Pengosongan bisa dilakukan, tetapi hanya pada tiga desa yang dinilai paling berbahaya jika terjadi letusan,'' kata Wakil Bupati Sikka Damianus Wera, Selasa. Menurut dia, daerah-daerah yang paling berbahaya itu adalah kampung Awa, kampung terdekat dari titik letusan yang berjarak sekitar 2,5 km, Nitung, Koa, Obo dan Oka Cere sekitar tiga km.

• Gunung Rokatenda Meletus, Sebagian Warga Pulau Palue Enggan Dievakuasi

  Selasa, 5 Februari 2013 14:45:08

  6443 klik
  Portal KBR -- Sebagian besar warga Palue, Kabupaten Sikka menolak dievakuasi pasca meletusnya Gunung Rokatenda, Minggu lalu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur, Tini Tadeus mengatakan mereka memilih bertahan di dalam rumah. Meski begitu, pihaknya siap mengevakuasi warga ke lokasi pengungsian di Maumere. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur, Tini Tadeus menambahkan, warga Palue yang mau mengungsi tidak sampai 500 jiwa. Warga mengungsi ke Pulau Flores dengan menggunakan perahu motor dan ditampung di Desa Ndondo, dan Desa Mausambi, Kabupaten Ende. Kedua wilayah itu dekat dengan pulau Palue. Minggu lalu, Gunung Rokatenda meletus dan mengeluarkan abu vulkanik yang mencapai enam kilo Meter. Sebaran abu vulkanik akibat letusan tersebut melanda hingga ke Kabupaten Nagekeo dan Kabuapaten Ende.

• 500 Nelayan Sikka Bakar Sampan di Kantor DPRD

  Selasa, 18 Desember 2012 14:59:49

  6011 klik
  Timoroman -- Sekitar 500 orang nelayan di Kabupaten Sikka, Senin (17/12/2012), mogok melaut. Mereka turun ke jalan-jalan di Kota Maumere berdemonstrasi memrotes tindakan sewenang-wenang oknum aparat yang selama ini melakukan pungutan liar (pungli) terhadap nelayan ketika melaut. Demo diwarnai aksi membakar sampan dan pukat di halaman Kantor DPRD Sikka. Aksi para nelayan yang bergabung dengan Aliansi Masyarakat Nelayan Sikka (Amnesti), Forum Masyarakat Nelayan, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Ekskot Sikka, Partai Rakyat Demokrat (PRD) Sikka, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Dewan Kota Maumere ini menyasari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sikka dan Gedung DPRD Sikka.

• Dua PNS Bakar Kantor Bupati Sikka

  Senin, 25 Oktober 2010 22:22:15

  5932 klik
  Pos Kupang -- Meski terkesan lamban, penyidikan kasus kebakaran Kantor Bupati Sikka mulai menunjukkan titik terang. Polisi telah mengidentifikasi dua oknum pegawai negeri sipil (PNS) sebagai tersangka pelaku. Kedua PNS yang bekerja di lingkup Setda Sikka itu dianggap paling bertanggungjawab atas peristiwa kebakaran kantor di Jl. Ahmad Yani-Maumere 26 Desember 2009. Keduanya akan dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian. Akibat kelalaian tersangka sembilan ruangan di Kantor Bupati Sikka terbakar, menghanguskan data pembangunan serta uang ratusan juta rupiah.

• Kantor Bupati Sikka Terbakar

  Sabtu, 26 Desember 2009 15:22:41

  6125 klik
  Antara -- Kantor Bupati Sikka, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu sekitar pukul 14.00 WITA terbakar dengan upaya pemadaman terhambat karena terbatasnya peralatan. Sumber api berasal dari sayap kanan gedung dan mulai merambat ke gedung utama lantai dua. Upaya pemadaman yang dilakukan menemui hambatan karena terbatasnya armada pemadam kebakaran.

• Mantan Bupati Sikka Ditahan Kejaksaan

  Selasa, 10 Maret 2009 18:10:10

  6086 klik
  Kompas -- Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sikka di Flores, Nusa Tenggara Timur, menahan mantan Bupati Sikka Alexander Longginus terkait kasus dugaan korupsi dana purnabakti DPRD Kabupaten Sikka periode 1999-2004 hari ini, Selasa (10/3). Longginus dinilai turut terlibat dalam penyalahgunaan dana purnabakti DPRD itu sebab dana tersebut sebenarnya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka. Akan tetapi Longginus memberikan persetujuan sehingga kemudian dana purnabakti tersebut menjadi beban dalam APBD. Dana purnabakti DPRD yang dianggarkan total sekitar Rp 276 juta yang dibagi-bagikan kepada 30 anggota DPRD.