Nusa Tenggara Barat

• Kekayaan Zaini Arony Naik 2 Kali Lipat Setelah Jadi Bupati Lombok Barat

  Sabtu, 13 Desember 2014 06:42:04

  1614 klik
  Detik -- Bupati Lombok Zaini Arony terbilang rajin melaporkan kekayaannya ke LHKPN. Tercatat rutin menyerahkan daftar harta kekayaan sejak 2002, kala itu dia menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkab Lombok Barat. Saat itu dia tercatat memiliki total harta Rp 1,158 miliar dan USD 2.500. Sejak pelaporan pertamanya itu, total dia telah melapor enam kali update harta kekayaannya ke KPK. Laporan terbarunya adalah pada tahun 2013 ini, saat dia hampir merampungkan masa kepemimpinan periode pertamanya dan hendak mencalonkan lagi untuk periode selanjutnya. Dalam laporan terakhirnya yakni per 1 Juli 2013 dia tercatat memiliki harta Rp 5,131 miliar, kurang lebih dua kali lipat dari jumlah harta pada 2008, sebelum dia menjabat sebagai bupati.

• Pengusaha Ini Diduga Diperas Bupati Lombok Barat

  Jumat, 12 Desember 2014 19:50:13

  1495 klik
  Tempo -- Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati Lombok, Nusa Tenggara Barat Barat, Zaini Arony memeras pengusaha pemilik Djaja Business Group terkait dengan permohonan izin pengembangan wisata di Lombok Barat. Kini, Zaini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Penyidik menduga ada duit sekitar Rp 2 miliar yang sudah mengalir ke politikus Partai Golongan Karya itu. Di Kabupaten Lombok Barat, Djaja Business Group memang sedang mengembangkan kawasan wisata Meang Peninsula Resort. Meang Peninsula adalah kawasan pariwisata terpadu yang dibangun di area seluas 700 hektare.

• Bupati Lombok Barat Jadi Tersangka di KPK

  Jumat, 12 Desember 2014 18:26:02

  1197 klik
  Tempo -- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lombok Barat Zaini Arony sebagai tersangka. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan Zaini diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha terkait dengan permohonan izin pengembangan wisata di Lombok Barat. KPK menduga Zaini memeras salah satu perusahaan yang akan mengajukan izin pemanfaatan lahan untuk pengembangan wisata golf. Penyidik menduga ada duit yang mengalir untuk politikus Partai Golkar itu sekitar Rp 2 miliar.

• APBD Lombok Timur 2015 Rp 2,1 Triliun

  Rabu, 10 Desember 2014 17:27:42

  2704 klik
  Lombok Today -- Setelah dilakukan pembahasan oleh Pansus DPRD Lotim bersama Tim Pembahasan Anggaran Daerah (TPAD), hasil penyerapan APBD Kabupaten Lotim tahun 2015 mengalami defisit Rp12 miliar dari besaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun. Pansus I DPRD Lotim dalam laporannya yang dibacakan Ketua Pansus, Raden Rahadian Soejono mengatakan, PAD Lombok Timur tahun 2015 mengalami peningkatan Rp120 miliar. Angka ini meningkat sebesar Rp72 miliar dari tahun sebelumnya. ''Target PAD Lotim tahun 2015 sebelum pembahasan Rp213 miliar dan hasil pembahasan meningkat menjadi Rp232 miliar,'' kata Rahadian dalam laporannya.

• Ingin Ikut Mengelola Bandara, Pemkab Sintang Belajar Ke Lombok

  Kamis, 13 Nopember 2014 14:45:35

  3865 klik
  Kalimantan News -- Tidak ingin Pemkab dan Masyarakat Kabupaten Sintang hanya menjadi penonton dalam pengelolaan Bandar Udara Tebelian (BUT), Pemerintah Kabupaten Sintang menggali informasi tentang pengelolaan bandara ke Kabupaten Lombok Tengah dan PT. Angkasa Pura Cabang Lombok Tengah. Hal tersebut dilakukan setelah pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sudah menargetkan akan mengoperasikan 12 bandara baru di seluruh Indonesia pada tahun 2015 mendatang. Salah satu bandara tersebut adalah Bandar Udara Tebelian Sintang.

• Mendagri Akan Batalkan Peraturan Poligami Bupati Lombok Timur

  Kamis, 6 Nopember 2014 16:16:06

  2493 klik
  Viva -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menolak Peraturan Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tentang Poligami. Menurutnya, bila hal itu dibiarkan dapat ditiru daerah lain. Selain Perbup poligami itu, Tjahjo mengungkapkan ada delapan ribu peraturan daerah yang bermasalah. Dari jumlah itu, sudah tiga ribu perda yang dievaluasi.

• Bus Selong-Bandara Internasional Lombok Diluncurkan

  Rabu, 29 Oktober 2014 18:05:51

  3870 klik
  Duta Selaparang -- Bus Pemadu Moda rute Terminal Pancor, Kabupaten Lombok Timur-Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah sudah resmi diluncurkan di halaman kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Lombok Timur, Selong. Diluncurkannya BusPemadu itu merupakan buah kerja keras dan kerjasama yang baik antara Dishubkominfo Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur serta Perum DAMRI NTB dalam upaya penyediaan angkutan massal yang nyaman dan murah, mengingat terjadinya trend kenaikan pengunjung dari dan menuju ke BIL di Lombok Tengah.

• Pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah Serap APBD Rp 110 Miliar

  Minggu, 12 Oktober 2014 15:38:50

  2053 klik
  Kabar NTB -- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan biaya pembangunan kantor bupati baru akan menghabiskan anggaran hingga Rp110 miliar. Anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan kantor DPRD. Saat ini bangunan kantor DPRD masih berada dalam satu komplek dengan kantor Bupati Lombok Tengah.

• Gedung Baru Kantor Bupati Lombok Tengah Dibangun 2015

  Jumat, 10 Oktober 2014 15:20:33

  2027 klik
  Lombok FM -- Pembangunan kantor bupati Lombok Tengah yang baru akan segera dimulai tahun 2015. Sekarang ini tengah dilakukan penelitian terhadap kondisi tanah serta pengukuran kedalaman tiang pancar kantor bupati. Hal tersebut diungkapkan kabag umum pemkab Lombok Tengah, H.L. Supardan, kepada sejumlah wartawan diruangannya.

• Di Lombok Timur, PNS yang Ingin Berpoligami Bayar Rp 1 Juta

  Kamis, 9 Oktober 2014 18:57:42

  2256 klik
  Kompas -- Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang ingin berpoligami wajib membayar kontribusi sebesar Rp 1 juta ke kas daerah, sepanjang telah memenuhi syarat yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam aturan tersebut, PNS yang mengajukan izin melakukan perkawinan kedua (poligami) dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 1 juta. Dana itu nantinya akan masuk ke kas daerah.