Kemendagri Tolak Biayai Pilkada Majene

Inilah -- Kementerian Dalam Negeri menolak permintaan Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, untuk membiayai separuh dari total biaya pelaksanaan pemilihan bupati daerah tersebut.

''Tidak mungkin Kemendagri memberikan bantuan karena secara undang-undang dana pilkada itu wajib disediakan daerah, yakni melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),'' kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenek di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Moenek menyatakan tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menganggarkan atau tidak tersedianya anggaran pilkada.