Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Parlemen Jepang Minta Proyek PLTU Batang Dibatalkan

image-gnews
Warga empat desa di Kabupaten Batang melakukan demo menolak pembangunan PLTU di kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di  Semarang (5/7). Tempo/Budi Purwanto
Warga empat desa di Kabupaten Batang melakukan demo menolak pembangunan PLTU di kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di Semarang (5/7). Tempo/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Batang, Jawa Tengah, yang menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mendapat dukungan anggota parlemen Jepang, Mizuho Fukushima.

Mizuho mantap menolak kehadiran PLTU di Batang setelah menerima kehadiran dua perwakilan warga Batang, Roidi dari Desa Kranggeneng dan Taryun dari Desa Ponowareng, di Tokyo, Jepang, pekan lalu. Keduanya meminta Mizuho mendukung pembatalan megaproyek PLTU di Batang yang didanai Jepang.

Sikap Mizuho yang berpihak pada warga Batang disampaikan Greenpeace dalam pernyataan pers. "Kami sangat menghormati langkah yang dilakukan Mizuho. Ini sebagai bentuk kami sangat mendapat dukungan dari parlemen di Jepang," kata Arif Fiyanto, perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), saat dihubungi, Sabtu, 13 September 2014. Mizuho, Arif mengatakan, berjanji  segera meneruskan isu ini langsung ke pemerintah Jepang.(Baca:Warga Temui Pemodal Desak Batalkan PLTU Batang)

Mizuho merupakan mantan Menteri Negara Urusan Konsumen dan Keamanan Jepang. Ia  mendesak pemodal PLTU Batang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC),  Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ekonomi Jepang untuk membatalkan megaproyek yang dianggap memberikan dampak buruk bagi iklim di Indonesia itu.

Mizuho juga beranggapan PLTU yang pengoperasiannya memakai batu bara akan menyisakan limbah yang sangat buruk pengaruhnya bagi lingkungan sekitar Batang. Karena itu, dia mendesak pemerintah Jepang dan juga beberapa lembaga pemodal lain untuk menghentikan proyek itu.(Baca:Ancaman Lingkungan dari PLTU Batubara Batang)

Mizuho bukanlah anggota parlemen pertama yang menyayangkan keterlibatan Jepang dalam pembangunan PLTU di Batang. Sebelumnya, Naoto Sakaguchi, Direktur Jenderal Departemen Internasional Partai Restorasi, juga mengaku terkejut atas apa yang terjadi di Batang.

Menanggapi hal ini, Hirofumi Oishi, Director Press and External Affairs Division JBIC; dan Kazunori Ogawa, Deputy Director Power and Water Finance Department JBIC, menyatakan akan mempertimbangan suara masyarakat, pemerintah Indonesia, dan perusahaan, sebelum memutuskan apakah meneruskan atau membatalkan rencana pendanaan bakal PLTU terbesar di Asia Tenggara itu.(Baca:Gugatan Proyek PLTU Ditolak, Warga Batang Banding )

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hozue Hatae selaku Juru Kampanye Pembangunan dan Iklim Kawan-kawan Bumi Jepang yang menemani delegasi Batang mengatakan pemerintahnya dan JBIC harus mendengarkan suara petani dan nelayan yang akan terkena dampak langsung pembangunan PLTU Batang. "Jangan sekadar mendengar dari sisi perusahaan saja," ujar Hozue.

REZA ADITYA

Baca juga:
Jenguk AKBP Idha, Titi Ditolak Petugas Piket
Warga Temui Pemodal Desak Batalkan PLTU Batang
Hari Ini, Lebaran Betawi Digelar di Monas
Letusan Gunung Slamet, Ibarat Pesta Kembang Api
Wagub untuk Ahok, Begini Kata Sutiyoso

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

2 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

9 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

15 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) klaim panen jagung di lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah.


Bangun Pembangkit hingga Suplai Material, Walhi Prediksi Lingkungan Sekitar IKN Tambah Rusak

17 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Bangun Pembangkit hingga Suplai Material, Walhi Prediksi Lingkungan Sekitar IKN Tambah Rusak

Walhi memprediksi kerusakan lingkungan di sekitar IKN akan semakin parah buntut banyak proyek seperti pembangkit listrik hingga suplai material.


Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

23 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

Greenpeace Indonesia mengkritik konsep IKN yang diklaim sebagai smart forest city. Ada potensi besar kerusakan lingkungan karena merusak hutan alam.


NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu

24 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu

Greenpeace menyatakan ancaman deforestasi hutan itu bukan hanya di kawasan inti IKN saja, juga ada di wilayah perluasan IKN


Greenpeace Sebut Pengurangan Polusi Jakarta Tak Cukup dengan Kendaraan Listrik

38 hari lalu

Foto aerial kondisi polusi udara di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 13 Desember 2023. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Rabu, konsentrasi polutan particulate matter 2.5 (PM2,5) di Jakarta sebesar 41 mikrogram per meter kubik dan berada di kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif karena polusi. ANTARA/Iggoy el Fitra
Greenpeace Sebut Pengurangan Polusi Jakarta Tak Cukup dengan Kendaraan Listrik

Greenpeace merespons pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi di ibu kota.


Program Pohon Pengganti 65 Ribu Ton Kertas Pemilu 2024, Greenpeace: Tidak Ada Dampaknya

41 hari lalu

Pekerja mengemas kertas suara untuk didistribusikan di Gudang Logistik Pemilu 2019 KPU Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis 11 April 2019. Logistik pemilu tersebut selanjutnya didistribusikan ke sejumlah pulau dan daerah terpencil di kabupaten Mamuju. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Program Pohon Pengganti 65 Ribu Ton Kertas Pemilu 2024, Greenpeace: Tidak Ada Dampaknya

Penanaman 5 juta pohon oleh KPU dinilai tak sebanding dengan pemakaian 65 ribu ton kertas sepanjang Pemilu 2024.