Satu Indonesia, Berjuta Placesnya

Maluku Utara

  • Lippo Group Akan Bangun Pabrik Smellter di Morotai

    Minggu, 10 Maret 2013 18:51:04
    1426 klik
    Delik News -- Ardiyanto, salah satu direktur Lippo Group, berkunjung ke Pulau Morotai bersaja sejumlah BUMN China. Selain untuk melihat potensi tambang, mereka juga menjajaki rencanan pembangunan smelter center (pemerunian logam) dan pabrik baja. Bere-bere dilirik untuk jadi lokasi smelter karena punya banyak lahan kosong dan juga sudah punya pelabuhan yang bisa ditingkatkan jadi pelabihan internasional.
  • Bupati Dihina, Warga Morotai Demo TNI AU

    Selasa, 15 Januari 2013 21:00:00
    1284 klik
    Kompas -- Ratusan warga Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa (15/1/2013) sore, turun ke jalan memprotes pernyataan Komandan Pangkalan Udara TNI AU (Danlanud) Leowatimena Morotai, Mayor PNB Adi Fitra, yang dinilai menghina Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua. Insiden ini bermula dari cemoohan Danlanud Morotai terhadap Kepala Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Karim Kurung. Informasi yang dihimpun Kompas.com dari Kades Gotalamo selaku saksi menyebutkan, orang nomor satu di Lanud Leowatimena itu menghina Bupati Pulau Morotai. ''Itu terjadi di rumah Jul (warga Desa Gotalamo), karena ada ribut-ribut soal sengketa tanah, terus saya datang dengan maksud meminta masalah ini kita bicarakan baik-baik, mungkin melibatkan pemda. Tapi si Danlanud ini mungkin sudah emosi, terus bicara lantang dan malah menyinggung masalah pembangunan kantor Samsat. Dia (Danlanud) bilang, 'Ketua DPRD itu kalau ada saya sudah tampar dia itu', dan 'Bupati itu goblok','' kata Karim Kurung menirukan ucapan Danlanud.
  • Keluarga Bupati Sula, Berebut Tahta di Pulau Taliabu

    Jumat, 04 Januari 2013 15:25:35
    2534 klik
    Obor News -- Kecamatan Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara yang baru saja dimekarkan sebagai Kabupaten baru di Provinsi Maluku Utara oleh Pemerintah Pusat akhir Desember 2012 lalu, kini menjadi primadona di mata keluarga Ahmad Hidayat Mus, Bupati Bupati Sula. Dua adik Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus, yakni Zainal Mus, dan Aliong Mus dikabarkan mulai mengambil ancang-ancang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pulau Taliabu. Zainal yang kini menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sula sudah mulai membangun wacana di tengah masyarakat, dan posko-posko pemenangan disetaiap kecamatan Pulau Taliabu, bahwa Ia akan maju sebagai calon Bupati Taliabu, meskipun Taliabu saat ini belum memiliki karataker Bupati dan jadwal pemilukada setempat belum ditetapkan.
  • Pemerintah Setujui Pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu

    Jumat, 14 Desember 2012 22:25:22
    2151 klik
    Antara -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pemerintah menyetujui pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. ''Persetujuan daerah otonom baru Kabupaten Taliabu bersamaan dengan enam DOB (daerah otonomi baru) lainnya,'' kata Gamawan Fauzi usai rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Jumat. Menurut Gamawan, dengan disetujuinya Kabupaten Pulau Talibu sebagai DOB, secara bertahap akan terpisah dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Pulau Sula. Ketujuh DOB yang disahkan pada rapat paripurna DPR RI, Jumat, yakni Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Malaka (Nusa Tenggara Timur), Pulau Taliabu (Maluku Utara), Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Banggai Laut (Sulawesi Tengah), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).
  • Bandara Emalamo Diblokir, Warga Bangun Kandang Sapi

    Rabu, 05 Desember 2012 14:31:42
    1244 klik
    Sindonews -- Warga Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menduduki bandara Emalamo karena uang pembebasan lahan mereka belum dibayar pemerintah. Akibat aksi ini, aktivitas penerbangan di Bandara Emalamo lumpuh total. Tidak hanya melakukan pemblokiran jalan menuju bandara, warga juga menduduki landasan pacu bandara itu dengan mendirikan tenda darurat serta kandang sapi. Pendudukan Bandara Elamamo bukan pertama kali terjadi. Pemblokiran tersebut tercatat sebanyak 32 kali hingga genap satu tahun bandara tersebut tak bisa digunakan lagi.
  • Bandara Emalamo Setahun Lumpuh Diblokir Warga

    Rabu, 05 Desember 2012 14:24:55
    989 klik
    Obor News -- Sudah genap satu tahun, aktifitas penerbangan di Bandara Emalamo lumpuh total. Warga pemilik lahan masih melakukan pemblokiran dengan mendirikan pondok di landasan pacu, sehingga tak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat.
  • Gubernur Maluku Utara Pecat Adik Kandung dari PNS

    Jumat, 23 Nopember 2012 12:58:18
    1619 klik
    Obor News -- Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn akhirnya mencopot dua pejabat mantan narapidana kasus koruptor dari jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Dua pejabat yang dicopot dari jabatannya yakni Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Imran Calil dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Arief Armaiyn. Arief Armayin merupakan adik kandung Thaib Armaiyn yang terlibat kasus korupsi pembangunan gedung Keraton Kesultan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, tahun 2008 senilai Rp500 juta dan dihukum satu tahun penjara.
  • Antam Dukung Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Halmahera Timur

    Sabtu, 29 September 2012 14:38:04
    1029 klik
    Antara -- PT Aneka Tambang (Antam) Perwakilan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara (Malut) mendukung pelayanan untuk peningkatan kesehatan masyarakat di sekitar lingkar tambang di daerah itu. Dukungan PT Antan tersebut berupa penyerahan satu unit mobil ambulance kepada Pemkab Haltim melalui Dinas Kesehatan yang nantinya akan dipergunakan oleh Puskesmas di Kota Maba.
  • Demo BBM di Ternate Ditanggapi Wakil Wali Kota

    Selasa, 27 Maret 2012 15:02:44
    1977 klik
    Kompas -- Aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh mahasiswa di Ternate mendapat tanggapan dari Wakil Wali Kota Ternate, Arifin Djafar. Arifin berkilah, Pemerintah Daerah tidak punya kewengan merubah kebijakan pemerintah pusat. ''Apa yang dilakukan mahasiswa itu hal yang wajar. Tapi kita di daerah (pemda) sama sekali tidak punya kewengan merubah apa yang diinginkan mahasiswa (menolak kenaikan BBM),'' ungkap Arifin kepada wartawan di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (27/3/2012).
  • Mahasiswa di Ternate Duduki Kantor DPRD

    Selasa, 27 Maret 2012 12:51:52
    1811 klik
    Kompas -- Aksi mahasiswa di Ternate yang menyuarakan penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut. Selasa (27/03/2012), ratusan pendemo dari berbagai elemen mahasiswa, menduduki kantor DPRD Kota Ternate menuntut DPRD setempat mengeluarkan rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM. Aksi masa bermula dari Kampus Universitas Khairun di Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan. Kurang lebih sembilan kilometer, mahasiswa berjalan kaki menuju kantor DPRD di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan. Mahasiswa lantas menduduki kantor tersebut, karena tidak bertemu dengan wakil rakyat. Sejumlah fasilitas kantor, seperti papan nama kantor, dirusak massa. Pendemo bahkan membakar sisa-sisa papan nama yang rusak. Aksi pembakaran ini mendapat perlawan dari petugas polisi dan satpol PP. Kedua belah pihak sempat berhadapan dan terlibat ketegangan.
Test Kit Demam Berdarah untuk Klinik

Places di Maluku Utara

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu

Sabtu, 20 Juli 2013 13:44:19
Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, merupakan pendatang baru di jagad daerah otonom Indonesia. DPR-RI mensahkan pembentukannya pada 14 Desember 2012, sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulaun Sula. Presiden SBY meneken UU No. 6 tahun 2013...

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Kamis, 15 Maret 2012 13:01:48
Pulau Morotai, nama pulau sekaligus nama kabupaten, jadi primadona Indonesia tahun 2012. Dana hingga 700 miliar lebih mengalir ke sana, dari APBD maupun APBN. Banyak pihak pun sibuk di Pulau Morotai sekarang ini. Christine Hakim sibuk merampungkan fi...

Panti Sosial Tobelo

Minggu, 10 April 2011 21:27:14
Disebut 'Panti Sosial Tobelo' boleh. Disebut 'Rumah Sejahtera Tobelo' juga tak masalah. Yang jelas, Februari 2011 lalu, rombongan 5 anggota Komisi VIII DPR-RI, dengan didampingi Direktur Pemberdayaan KAT (Komunitas Adat Terpencil) Kementerian Sosial,...