Pengalihan Saham di Blok West Madura Janggal

Tempo -- Pengalihan saham menjelang berakhirnya kontrak minyak dan gas di Blok West Madura merupakan praktek yang janggal. Pemerintah perlu mewaspadai agar aksi pengalihan saham tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Semestinya ketika sebuah kontrak di blok migas berakhir, kontrak itu dikembalikan kepada negara dan dikelola Pertamina sebagai badan usaha milik negara.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Center for Petroleum and Energy Economics Studies Muhammad Kurtubi kepada Tempo, Senin (18/4) malam. Kurtubi menjelaskan, kontraktor tidak boleh merekayasa kontrak untuk diperpanjang. Kerugian yang diderita negara akibat peralihan saham ini, katanya, mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 180 triliun, setara dengan cadangan migas yang tersisa di blok itu.