Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Senin lalu, 19 Mei 2014, Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman tiba di kantor pukul 08.00 pagi. Ia mengendarai Toyota Land Cruiser Prado berpelat nomor merah DT 1 M. Sekitar pukul 10.30, ia meninggalkan kantor menggunakan Kia Sorento berpelat nomor hitam DT 1 UY. Lho, kok ganti mobil? Ya harus. Pak Bupati akhirnya sadar kalau ia semestinya memang tidak memakai Land Cruiser itu, yang sudah dinikmatinya selama 3 tahun terakhir. Soalnya, seperti juga mobil dinas Ketua DPRD Konawe Utara, mobil itu adalah mobil bodong. Tak punya STNK. Tak punya BPKB.

''Mobil itu sekarang diparkir di halaman depan kantor bupati,'' kata Harsam Nur, Kabag Humas Konawe Utara. Pelat nomor mobil dinas itu pun sudah dicopot, tambahnya. Keputusan untuk mengandangkan mobil bodong atau mobil siluman itu, kata Harsam, merupakan bagian dari langkah penataan aset milik pemkab. Tujuannya tak lain agar Konawe Utara bisa mendapat raport bagus dari BPK Provinsi Sulawesi Tenggara. Soalnya, sejak kabupaten itu berdiri 6 tahun silam, BPK Sultra selalu memberi opini 'disclaimer'.

Mobil dinas bupati termasuk yang disoroti BPK Sultra dalam laporan tahun 2013 lalu. BPK menemukan bukti bahwa mobil dinas bupati, dan juga kendaraan roda empat dan roda dua milik pemkab lainnya, banyak yang tak dilengkapi STNK dan BPKB. Bahkan, seperti dibilang Harsam Nur, ''Bukan hanya mobil bupati yang bodong, tapi mobil ketua DPRD juga.'' Karena itu, selain meminta pihak kepolian untuk membantu mengurus surat-surat kendaraan dinas tadi, Pemkab juga telah meminta polisi untuk mengusut tuntas kemungkinan adanya penggelapan dalam pengadaan kendaraan dinas.

Lalu, Kia Sorento milik Pak Bupati, bodong atau tidak? Legal atau tidak, yang jelas mobil-mobil Pak Bupati --dan juga kekayaannya-- sudah sering jadi bahan diskusi publik di Konawe Utara. Konsorsium Rakyat Konawe Utara Bersatu (KRKB) misalnya, pernah menyebut Bupati Aswad Sulaiman membeli mobil Hummer tak lama setelah dilantik. Dia juga diyakini memiliki dua mobil pribadi lainnya: KIA Sorento berpelat nomor DT 1 UY dan KIA Sportage II berpelat nomor DT 11 BU. Kehadiran mobil-mobil itu tak lepas dari kekayaannya yang juga melonjak. Pada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) per 31 Maret 2010, Aswad melaporkan kekayaan sebesar Rp 2,54 miliar. Pada LHKPN per 30 Mei 2012, hartanya sudah menggelembung jadi Rp 3,764 miliar.

Kalau bupatinya gemar mobil, termasuk mobil bodong, bagaimana dengan anak buahnya? Setali tiga uang. Banyak pejabat dan pegawai yang tidak mengembalikan kendaraan dinas saat ganti jabatan ataupun pindah tugas. Banyak juga pejabat dan pegawai yang mengganti pelat mobil dinas yang berwarna merah ke pelat hitam. Pak Bupati sudah tahu fenomena ini. Karena itu, sebagai salah satu langkah menuju penertiban kendaraan dinas, Pak Bupati berinisiatif mengandangkan Toyota Land Cruiser Prado-nya.

Sekarang, sambil menunggu surat-surat mobil dinasnya beres, Bupati Sulaiman Aswad juga sedang menanti panggilan pengadilan. Lho, kasus apa lagi? Pak Bupati, yang juga Ketua DPD II Partai Demokrat Konawe Utara, ketahuan memainkan politik uang menjelang Pemilu 9 April lalu. Oleh Polda Sultra ia sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Maret lalu, dan pertengahan April lalu berkas perkaranya sudah diterima kejaksaan dan dinyatakan lengkap.

Setelah kasus ini, boleh jadi pihak kejaksaan akan menuntaskan dugaan lama soal keterlibatan Sulaiman Aswad dalam korupsi pembangunan kantor bupati senilai Rp 15,8 miliar.

1. Sawa
   
2. Motui
   
3. Lembo
   
4. Lasolo
   
5. Molawe
   
6. Andowia
   
7. Asera
   
8. Oheo
   
9. Langgikima
   
10. Wiwirano