Pemerintah Kabupaten Merauke

November 2014 lalu, Letjen TNI Waris bertandang ke Merauke. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini meninjau kawasan perbatasan RI-Papua Nugini. Juga, ia sempat mampir ke lokasi proyek pembangunan Kantor Bupati Merauke. Kepadanya, Bupati Romanus Mbaraka titip pesan untuk Presiden Jokowi agar bersedia meresmikan kantor barunya. Jokowi ternyata bersedia. Menjelang kedatangan Jokowi 10 Mei 2015, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan pun meninjau kantor bupati. Jadikah Jokowi meresmikan kantor megah di calon ibukota 'Provinsi Papua Selatan' itu?

Jokowi memang benar-benar datang ke Merauke. Bersama 500 petani, ia melakukan panen raya padi di areal seluas 300 hektare di Wapeko, di Distrik Kurik, sekitar 80 kilometer dari kota Merauke. Juga, Jokowi sempat bagi-bagi sepeda saat berdialog dengan para petani. Hanya saja, dalam berbagai kabar seputar kunjungan 5 jam itu, tak terbetik kabar kalau Jokowi mampir dan meresmikan kantor bupati.

Kegiatan Jokowi di Merauke memang berbeda dari jadwal yang beredar selepas kunjungan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende ke Merauke, empat hari sebelum kedatangan Jokowi. Ketika itu muncul jadwal bahwa Jokowi akan datang ke Merauke pada 9 Mei sore, usai peresmian sejumlah proyek di Jayapura. Sore itu Jokowi dijadwalkan langsung meresmikan kantor bupati, dan baru esok harinya melakukan panen raya. Tapi ternyata, Jokowi hanya datang selama sekitar 5 jam pada 10 Mei.

Pembangunan kantor bupati Merauke bukan proyek baru. Proyeknya secara resmi dimulai pada 20 Maret 2012 dan diharapkan rampung di akhir tahun. Biaya pembangunannya, taksir Bupati Romanus Mbaraka, sekitar Rp 60 miliar. Lokasinya berada di area kantor yang lama, alias dengan lebih dulu merobohkan dan membongkar kantor yang ada di Jalan Brawijaya. Selama proyek berlangsung, Bupati dan jajarannya berkantor di Wisma Negara alias di pendopo dan rumah dinas bupati.

Di akhir tahun, proyek gedung 3 lantai itu ternyata tidak bisa rampung. Banyak masalah, termasuk soal lahan yang dipakai. Meski sudah lama dipakai, masih ada tokoh adat yang mengklaim lahan kantor bupati sebagai milik adat. Bahkan, sebelum proyek di mulai di bulan Maret pun, saat kantor sudah mulai dikosongkan pada Februari 2012 terjadi aksi palang oleh warga setempat. Dan aksi palang ini terjadi lagi pada Februari 2014, saat Pak Bupati mulai melanjutkan kembali proyek pembangunan kantornya. Mereka menuntut Romanus Mbraka memenuhi terlebih dahulu janji membantu Rp 500 juta untuk pembangunan gereja.

Setelah vakum pada 2013, proyek itu memang baru dilanjutkan pada 2014. Saat meninjaunya di bulan Agustus 2014, Romanus bilang progresnnya sudah 70 persen. Tapi, rencana peresmian pada bulan Oktober 2014 ditunda hingga awal 2015 karena proyek terganjal 'material import'. Maksudnya, import dari luar daerah. Yang diimport antara lain adalah pasir. Kapal-kapal pengangkut 'pasir import' tak bisa tiba di Merauke tepat waktu karena cuaca buruk berkepanjangan.

Ketika Sekjen Wantanas Letjen Waris datang dan mampir ke proyek kantor bupati pada November 2014, Bupati Romanus bilang gedung bakal rampung sebelum Mei 2015, atau sebelum Jokowi datang untuk panen raya. Ketika Jokowi akhirnya datang, tapi tak terdengar kabar peresmian, bupati Merauke kecewa? Tidak juga. Soalnya, Romanus Mbaraka ditantang Jokowi soal hal yang lebih besar lagi: mempresentasikan kesiapan Merauke menjadi lumbung padi nasional, dengan membuka sawah baru seluas 1,2 juta hektar. Proyek baru?

Proyek sawah jutaan hektar ini proyek lama. Presiden SBY mencanangkannya pada 2010, tapi tak kunjung mewujud. Dulu namanya Food Estate Merauke atau lebih lengkapnya Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Sebagaimana proyek sawah lahan gambut di Kalimantan Tengah pada era Presiden Soeharto, proyek Food Estate pun banyak ditentang LSM, baik LSM peduli lingkungan maupun LSM pembela hak masyarakat adat. Proyek ini pantas jadi sorotan karena jutaan hektar sawah yang bakal tercipta bukan bakal dikelola masyarakat petani, melainkan oleh perusahan-perusahaan besar, seperti para pengembang properti mengembangkan lahan properti dan real-estate.

Jumat kemarin, 5 Juni 2015, Jokowi berkumpul bersama para kepala daerah di Istana Bogor. Bupati Merauke Romanus Mbaraka pun menyampaikan presentasi 'lumbung padi nasional'-nya. Usai pertemuan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengumumkan kalau Jokowi sudah mengeluarkan perintah dimulainya proyek pembukaan 1 juta hektare lahan khusus tanaman padi di Merauke. Untuk tahap awal, cukup 10.000 hektar saja dulu. Tapi Bupati Merauke yakin bisa membuka hingga 250.000 hektar pada akhir Desember 2015.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka memang boleh pede dengan targetnya. Soalya memang sudah banyak perusahaan besar yang membebaskan lahan di sana, pasca pencanangannya oleh SBY. Setidaknya ini menurut catatan LSM Pusaka yang getol memonitor proyek MIFEE. Selain itu, Romanus juga punya target lain atas segala kerja kerasnya itu. Ia ingin pemerintah pusat memandang Kabupaten Merauke layak jadi sentral bagi provinsi baru yang dicita-citakan: Provinsi Papua Selatan.

Lantas, bagaiamana dengan peresmian kantor bupati?

Jokowi tak bisa meresmikan, wakilnya pun oke-lah. Alkisah, usai presentasi di Istana Bogor, Romanus Mbaraka langsung minta Jokowi untuk mengutus Wapres Jusuf Kalla untuk datang ke Merauke meresmikan kantornya. Tanpa pikir panjang, saat itu Jokowi pun langsung memberikan instruksi kepada Jusuf Kalla. Soal waktunya, silakan di atur. Selain meresmikan kantor bupati, Jokowi juga minta JK untuk sekalian meninjau Kampung Wapeko, salah satu area yang akan dijadikan lahan sawah baru. ''Naik helikopter saja agar cepat sampai,'' kata Jokowi.

1. Kimaam
   
2. Tabonji
   
3. Waan
   
4. Ilwayab
   
5. Okaba
   
6. Tubang
   
7. Ngguti
   
8. Kaptel
   
9. Kurik
   
10. Animha
    
11. Malind
    
12. Merauke
    
13. Naukenjerai
    
14. Semangga
    
15. Tanah Miring
    
16. Jagebob
    
17. Sota
    
18. Muting
    
19. Elikobel
    
20. Ulilin