Pemprov Kaltara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perdana atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2014 Kaltara Rp1,6 triliun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penilaian WTP merupakan impian seluruh daerah, meski perlu perjuangan dan komitmen tinggi guna meraih predikat tersebut.
Bagi Pemprov Kaltara, prestasi itu sekaligus mengukir sejarah baru di Indonesia, karena Kaltara menunjukkan eksistensi, meski menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru definitif sejak 22 April 2012 lalu, dan menjadi provinsi termuda di Indonesia. |
|