JawaPos.com - Kasus dugaan suap (gratifikasi) dari fee proyek jalan yang menyeret Gubernur Bengkulu nonaktif, Ridwan Mukti dan istri Lily Martiani Maddari serta dua orang kontraktor Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya, diperkirakan bakal melebar. Tidak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka baru.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pengembangan. Informasi terbaru, penyidik KPK akan memanggil dan memeriksa sejumlah mantan pejabat di lingkungan Pemprov. Diantaranya Mantan Kabid Bina Marga dan Kadis PUPR.
Disisi lain, hari ini, Minggu (25/6), Ridwan Mukti dan istri tidak bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri 1438 H di Bengkulu. Keduanya terpaksa berlebaran di sel tahanan KPK dan Rutan Guntur. Begitu juga dua pengusaha yakni Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya.
KPK dikabarkan akan menyelusuri sejumlah paket proyek yang ada di Dinas PUPR tahun 2017. Sebab, ada dugaan komitmen dan pemberian fee proyek 10 persen tak hanya terjadi pada paket proyek yang dimenangkan PT. Rico Dian Sari dan PT. Statika Mitra Sarana (SMS) saja, tapi paket proyek yang lain juga ada dugaan yang sama.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Taufiq Adun, SE, MM mengatakan Ridwan Mukti masih terus menjalani masa isolasi. Ia belum bisa ditemui kecuali keluarga dekat dan anak-anaknya. Akan tetapi kondisi kesehatan dalam keadaan baik. Hanya saja ia tetap masih shock.
‘’Sampai hari ini (kemarin, red) dia (RM, red) masih diisolasi. Jadi belum bisa ditemukan oleh siapapun kecuali anak-anaknya,’’ jelasnya sebagaimana dikutip Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group), Minggu (25/6).
Dikatakan Taufiq, pasca OTT dan penggeledahan, KPK masih akan melakukan panggilan pihak-pihak terkait. Tujuannya untuk dimintai keterangan. Terutama yang berkaitan atau mengetahui persoalan kasus tersebut.
‘’Sebelumnya memang kantor Dinas PUPR yang digeledah. Kabarnya memang mantan Kadis dan Kabid Bina Marga serta beberapa saksi lainnya akan diperiksa juga. Tapi apakah ada keterlibatannya atau tidak belum didapati,’’ paparnya.
Lanjut Taufiq, berkaitan dengan diselidikinya untuk paket proyek lainnya yang ada di Dinas PU, juga diakuinya yang sudah selesai lelang baru 9 paket. Sedangkan sisanya masih tahap proses di ULP. Sedikitnya tahun ini ada 296 paket proyek senilai Rp 800 miliar di dinas PUPR.
‘’Sementara ini kita tidak tahu apakah proyek lainya ada menggunakan fee atau tidak. Sebab proses lelang ada di ULP serta yang mengetahui pengawasan pekerjaanya ada di OPD sendiri,’’ jelasnya.(che/nas/JPG)
