Bupati Pulang Pisau Diwacanakan Akan Berkantor di Kecamatan

id pulang pisau, bupati pulang pisau, pulpis, bupati pulpis berkantor di kecamatan

Bupati Pulang Pisau Diwacanakan Akan Berkantor di Kecamatan

Asisten I Setda Pulang Pisau, Susilo I Tamin. (Foto Antara Kalteng/Adi Waskito)

Pulang Pisau (Antara Kalteng) - Bupati Pulang Pisau (Pulpis), H Edy Pratowo diwacanakan akan berkantor di kecamatan-kecamatan secara bergiliran, kata Asisten I Bidang Pemerintahan Seketariat Daerah (Setda) Pulpis, Susilo I Tamin.

Ia mengatakan wacana tersebut, salah satunya agar kepala daerah bisa langsung ikut melayani dan mendengarkan apa kendala yang dihadapi masing-masing kecamatan tersebut.

"Wacana ini akan kita coba laksanakan dan bisa dimasukan dalam agenda kerja kepala daerah tahun ini," kata Susilo, Selasa.

Dijelaskan Susilo, keinginan ini tidak terlepas juga dari masukan agar kepala daerah bisa turun ke lapangan melihat dari dekat masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu bisa mendengar secara langsung berbagai keluhan dari masyarakat, berkaitan sejauhmana pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan kepada masyarakat selama ini, apakah hanya laporan diatas meja saja atau kebijakan itu benar-benar menyentuh lapisan di tingkat bawah.

Meski hanya satu hari berkantor di masing-masing kecamatan, terang Susilo, dampaknya akan dirasakan secara signifikan. Ke depan juga, berbagai kebijakan yang diambil oleh kepala daerah bisa lebih mengena.

Susilo tidak menjelaskan secara rinci kapan agenda Bupati Berkantor di kecamatan ini mulai dilaksanakan. Namun wacana ini akan segera disampaikan dalam waktu dekat, walau pelaksanaannya kemungkinan baru dilakukan beberapa bulan ke depan.

"Tentunya, ini bisa menjadi wadah dan sarana bagi aparatur di tingkat kecamatan sampai tingkat desa untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pimpinan daerah," ucap Susilo.

Ia juga berkeinginan agar pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah bisa berjalan lebih maksimal lagi. Jangan sampai ada kendala maupun persoalan yang dihadapi hanya karena kurangnya koordinasi antara masing-masing aparatur didalam pemerintahan.