Uskup Atambua Tolak Pembangunan Markas TNI

Laporan Wartawan Pos Kupang, Ferdi Hayong

ATAMBUA, KAMIS -- Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, secara tegas menolak rencana TNI untuk membangun batalyon baru dan Kompi Kavaleri tank di wilayah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU). Pembangunan markas di dua kabupaten ini bukan merupakan kebutuhan mendesak. Masyarakat saat ini hanya membutuhkan keadilan sosial.

Uskup Dominikus mengatakan hal ini kepada wartawan seusai bertatap muka dengan Komadan Korem 161/Wirasakti Kupang, Kolonel (Inf) Winston Pardamean Simanjuntak di Istana Keuskupan Atambua, Selasa (29/7/2008).

Pertemuan itu tindak lanjut dari surat tanggapan keuskupan setelah pada Mei 2008 lalu Keuskupan Atambua mendapat surat dari Kodim 1605 Belu dan Kodim 1618 Belu. Surat yang ditujukan kepada bupati Belu tanggal 19 Mei 2008 memohon bantuan penyediaan lahan untuk batalyon kavaleri tank.

Untuk batalyon, dimohon penyediaan lahan 50-70 ha, dekat jalan raya utama, dekat kota. Selain itu, lahan sekitar 30-40 ha untuk pembangunan markas kavaleri tank, dan pembangunan kompi penyerbu untuk wilayah selatan di Betun dan untuk wilayah utara di Atapupu  dengan luas lahan 10-15 ha.

Surat dari Komandan Kodim 1618 TTU tertanggal 22 Mei 2008 yang ditujukan kepada bupati TTU juga memohon penyediaan lahan untuk pembangunan markas yonif di atas lahan seluas 60-70 ha, dan pembangunan markas kompi kavaleri tank dengan luas lahan 9-10 ha.

Terhadap permohonan ini, katanya, pihak gereja dalam hal ini keuskupan juga perlu menyuarakan suara masyarakat. Karena itu, rapat tingkat keuskupan sudah secara tegas menolak rencana itu karena kehadiran pasukan yang cukup banyak bukan kebutuhan  mendesak. Masyarakat saat ini membutuhkan ketenangan, apalagi keadaan di wilayah perbatasan RI-RDTL relatif aman dan kondusif.

"Dalam surat tanggapan keuskupan sudah sangat jelas bahwa pembangunan markas TNI yang baru sesuai rencana akan ditolak. Dengan dua batalyon yang ada saja banyak keluhan yang masuk ke keuskupan, apalagi ada penambahan batalyon lagi. Dalam waktu dekat juga dekenat yang ada di keuskupan Atambua akan mengeluarkan surat menanggapi rencana ini," tegas Uskup Dominikus.

Uskup Dominikus menambahkan, dalam diskusi bersama itu, Danrem didampingi  Dandim 1605 Belu, Dandim 1618 TTU, Danyon 744/SYB, dan perwira lainnya, banyak hal yang diutarakannya. Bahkan Danrem mengutarakan soal ancaman dari luar yang akan merongrong kewibawaan NKRI.

Terhadap masukan ini, kata Uskup Dominikus, pihaknya tetap pada pendirian bahwa kehadiran militer memang sangat dibutuhkan manakala kondisi di wilayah perbatasan sedang dalam keadaan perang. Tetapi saat ini justru kehidupan masyarakat berjalan sangat baik, apalagi antara masyarakat di Timor Barat dan Timor Leste memiliki akar budaya yang sama.

"Saya sebagai tokoh umat berpikir untuk jangka panjang, bukan kepentingan sesaat. Saya menjadi uskup sampai usia 75 tahun berarti selama itu saya akan terus bersama umat. Untuk itu, saya sampaikan bahwa penempatan pasukan yang banyak tidak memberikan dampak pada keadilan sosial. Perlu sosialisasi lebih banyak tentang dampak sosial, budaya, akhlak, dan moral," tandasnya.

Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel (Inf) Winston Simanjuntak saat dialog dengan Uskup Atambua menyampaikan bahwa kehadiran markas TNI di perbatasan RI-RDTL ini sudah melalui pengkajian. Hal ini karena adanya upaya dari luar untuk merongrong kewibawaan NKRI. Mengantisipasi hal-hal ini maka TNI menambah pasukan. Pihaknya berharap adanya kemauan baik dari unsur-unsur terkait untuk sama-sama memikirkan masa depan bangsa ini ke depannya.